Berita

Moda transportasi MRT Jakarta/Net

Politik

PKS: Tidak Bisa Saling Klaim, Penghargaan STA Buah Kerjasama Yang Berkesinambungan

MINGGU, 01 NOVEMBER 2020 | 14:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keberhasilan membangun sistem transportasi kota yang berkesinambungan, DKI Jakarta dianugerahi Sustainable Transport Award (STA) 2021.

Soal penghargaan itu, anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli atau akrab disapa MTZ menyebut sistem transportasi di Jakarta seperti cerita bersambung sejak zaman Sutiyoso.

"Beliau menggagas TransJakarta kemudian memulai pembangunannya. Fauzi Bowo (Foke) meneruskannya. Di zaman Foke pula rute dan jalur-jalur ditambah," ungkap MTZ kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (1/11).


Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melanjutkan, zaman Gubernur Jokowi ditambah dengan perencanaan MRT dan LRT.

Perkembangannya pun semakin mulus ketika Jokowi naik jadi presiden digantikan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jadi gubernur.

"Karena presidennya adalah Jokowi, maka pembangunan MRT dan ditambah LRT saat Asian Games 2018 bisa berlangsung," sambungnya.

Menurut MTZ, Ahok dapat backup kuat dari RI-1 untuk membangun transportasi Jakarta. Kemudian setelah itu datanglah era Anies Baswedan.

Di masa ini pembangunan transportasi makin berkesinambungan. Di mana, zaman Anies dikenal JakLingko, sistem yang mencoba mengintegrasikan antara moda transportasi TransJakarta, MRT, LRT dan angkutan kota.

"Angkot yang tadinya dipandang sebelah mata jadi naik kelas di zaman Anies. Dan pembangunan masih terus berlanjut," bebernya.

Dia menegaskan, semua gubernur Jakarta sejak Sutiyoso mempunyai andil membangun sistem transportasi modern di Jakarta. Juga yang patut diingat, jangan serta melupakan kerjasama warga dan anggota dewan.

"Itulah makna 'sustainable development' atau pembangunan yang berkelanjutan. Untuk membangun kota apalagi negeri perlu keberlanjutan, kesinambungan dan kerjasama dari semua pihak. Tidak bisa nafsi-nafsi, sendiri-sendiri atau saling klaim," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya