Berita

Hasil survei Indikator Politik mengenai elektabilitas tokoh untuk Pilpres 2024/Repro

Politik

Pengamat: Pilpres Masih Lama, Ada Motif Di Balik Survei Yang Diumumkan Sekarang

SELASA, 27 OKTOBER 2020 | 18:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sorotan ditujukan kepada sejumlah lembaga survei yang mulai melakukan riset terkait dengan peta elektabilitas calon presiden pada 2024. Sebab, riset tersebut dilakukan di masa pemerintahan sekarang yang baru menginjak satu tahun bekerja.

Menurut pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran, setidaknya ada dua hal yang bisa dilihat dari sikap lembaga survei yang melakukan riset terkait peta kekuatan atau elektabilitas calon presiden meski masih digelar empat tahun mendatang.

"Pertama karena ada keinginan untuk mulai ‘mengukur’ siapa saja yang memiliki kesempatan bertarung di Pilpres 4 tahun mendatang," ujar Andi kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (27/10).


Survei tersebut, kata Andi, dilakukan independen dengan motif tunggal yakni membangun kesadaran politik publik dalam menilai kelayakan seseorang maju dalam Pilpres mendatang.

Kemungkinan kedua, survei dilakukan secara intens oleh lembaga survei yang pada saat bersamaan juga bekerja sebagai lembaga konsultan. Pada posisi ini, lembaga survei yang bersangkutan diarahkan membangun dan membentuk opini publik dengan berbagai trik dan strategi pemasaran politik.

"Idealnya agar publik tercerahkan, maka setiap lembaga survei sebelum mengekspose hasil surveinya lebih dahulu membuka info tentang sumber dana, afiliasinya, dan metodologinya," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya