Berita

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim/Net

Nusantara

Bung Hakim Sepakat Tiang Monorel Dibongkar, Asal Jangan Pakai Duit Pemprov DKI

MINGGU, 25 OKTOBER 2020 | 09:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tiang konstruksi proyek monorel yang berada di kawasan Senayan dan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan sudah lama terbengkalai.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, mengatakan keberadaan tiang-tiang Monorel itu mengganggu pemandangan dan kenyamanan berkendara.

"Nggak enak dilihat, nggak bagus, masak ada tiang bekas gitu di tengah jalan, terus kan di situ juga ada jalur LRT Jabodebek," ujar Hakim saat dikonfirmasi, Minggu (25/10).


Pria yang akrab disapa Bung Hakim ini mengaku sepakat jika tiang bekas monorel yang terbengkalai harus segera dibongkar. Terlebih tiang bekas monorel berada di pusat kota DKI Jakarta.
 
Namun sebelum membongkar dirinya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta harus mengetahui terlebih dahulu permasalahannya. Terkhusus, Bung Hakim meminta Anies Baswedan koordinasi dengan pengembang sebelum pembongkaran.

"Harus di cek dulu sama pemprov, ini (proyek) punya siapa, tapi setahu saya itu bukan aset Pemprov, intinya kalau pengembang nggak bertanggung jawab, ya bongkar, tapi biayanya jangan dari pemprov dong" ujar Hakim.

Ia menegankan, jangan sampai Pemprov DKI Jakarta yang justru mengganti rugi. Untuk itu, politisi PAN ini meminta Pemprov DKI segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Ya kalau mau dicabut izin dulu ke yang punya aset. Koordinasi dulu sama pusat, sama pengembang yang buat itu (monorel) jangan main bongkar terus cabut malah ganti rugi, nanti jadi masalah baru," tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya