Berita

Ketua PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman/Net

Politik

PDIP Sumbar: Politik Urang Awak Terbingkai Dari Dinamika Politik Nasional

SELASA, 13 OKTOBER 2020 | 13:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dinamika wacana perpolitikan di Sumatera Barat, tak bisa dilepaskan dari pertarungan gagasan para elit di level nasional.

Bandul preferensi pilihan politik urang awak, bergeser seiring polarisasi elit di antara kubu yang saling berhadap-hadapan.

“Politik urang awak tidak lokal. Dalam wacana politik, bingkai wacana orang Minang itu berada dalam konstelasi nasional," ungkap Ketua PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman dalam keterangannya, Selasa (13/10).


"Oleh karena itu, peta perpolitikan di pusat, berpengaruh besar terhadap pilihan politik orang Minang,” imbuhnya.

Pernyataan Alex ini menyikapi hasil survei yang dirilis Spektrum Politika, Minggu (11/10).

Survei ini secara kritis mencoba mengurai penyebab lahirnya pernyataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang sempat mengaku bingung dan bertanya-tanya, dengan rentetan kekalahan yang dialami partainya di tanah Minang.

“Saya pikir kenapa ya, rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan, meskipun sudah ada daerah yang mau ada DPC atau DPD,” kata Megawati pada 2 September 2020 lalu.

Menurut Alex, dialektika politik orang Minang, sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang telah membuktikan premis preferensi politik orang Minang tergantung elit di pusat yang disampaikannya itu.

“Kerasnya pertarungan kubu Islam dengan kaum nasionalis di pemilu 1955 lalu, terlihat jelas di Provinsi Sumatera Tengah yang didalamnya terdapat Sumatera Barat saat ini. Pertarungan itu terus berlanjut hingga Pemilu setelah reformasi 1998 lalu. Pemenang Pemilu di Sumbar ini selalu berganti setiap pemilunya,” jelasnya.

Di periode 1955 itu, urai Alex, pertarungan ideologi parpol-parpol di Indonesia yaitu nasionalis, komunis dan Islam, bahkan merasuk jauh dalam kehidupan masyarakat Minang.

Sejarah mencatat, perbedaan ideologi itu terjadi hingga tingkat keluarga. Antara ayah, ibu dan anak serta kerabat dalam satu kaum, jamak terjadi perbedaan pilihan politik.

“Membingkai ketidaktertarikan masyarakat Minang di masa sekarang pada PDI Perjuangan dengan mengabaikan historis sosiologis masyarakat itu sendiri, tentunya suatu hal yang kurang lengkap,” demikian Alex.

Adapun dalam survei Spektrum Politica tersebut disebutkan beberapa catatan mengapa PDIP tidak terlalu disukai masyarakat Sumatera Barat seperti yang disampaikan Megawati.

Secara garis besar, PDIP oleh masyarakat Minag dinilai belum cakap dalam komunikasi politik dan tidak memiliki figur yang kuat dan menarik hati masyarakat untuk memilih.

Selain itu, PDIP disebut memiliki jalan politik yang tidak sejalan dengan keyakinan politik masyarakat Minag. Termasuk juga, PDIP dalam pandangan masyarakat Minang memang menhargai pluralisme tapi mengabaikan kelompok Islam.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya