Berita

Hikmahanto Juwana saat menjadi narasumber dalam program RMOL World View/RMOL

Dunia

Membaca Strategi Di Balik Undangan AS Untuk Prabowo Subianto

MINGGU, 11 OKTOBER 2020 | 12:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark T. Esper kepada Menteri Pertahaan RI Prabowo Subianto harus dilihat sebagai strategi Amerika Serikat menghadapi China.

Begitu kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL.ID akhir pekan ini.

"Menurut Buku Putih Departemen Pertahanan AS disebutkan bahwa China berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia," jelas Hikmahanto.


"Amerika Serikat melihat hal ini karena kedekatan ekonomi Indonesia terhadap China. Dikhawatirkan ketergantungan ekomomi Indonesia terhadap China akan melemahkan prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif," sambungnya.

Menurut Hikmahanto, Indonesia diprediksi oleh Amerika Serikat akan jatuh ke tangan China dengan ketergantungan ekonominya dan mudah dikendalikan oleh China.

Padahal Indonesia adalah negara strategis dan memiliki peran yang sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk Amerika Serikat maupun China.

"Oleh karenanya Menhan Amerika Serikat mengundang Menhan Indonesia untuk memperkuat kerjasama pertahanan kedua negara," terang Hikmahanto yang juga merupakan Rektor Universitas Jenderal A. Yani ini.

Namun di balik kerjasama itu, Amerika Serikat ingin agar Indonesia tidak jatuh ke dalam perangkap China.

"Amerika Serikat juga ingin memberi pesan kepada China bahwa Indonesia berpihak kepada Amerika Serikat, utamanya dalam ketegangan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan," paparnya.

Dalam konteks ini, Hikmahanto menyarankan agar Prabowo tetap berangkat ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan Menhan Amerika Serikat.

"Keberangkatannya untuk menegaskan bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun negara," tekan Hikmahanto.

Namun demikian dia menggarisbawahi, keberangkatan Prabowo harus mendapat jaminan dari pemerintah Amerika Serikat agar Prabowo tidak diseret ke lembaga peradilan atas dugaan pelanggaran HAM masa lalu.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Penjualan LCGC di Dealer Naik, Kiriman dari Pabrik Justru Turun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14:09

Putin-Prabowo Dijadwalkan Bertemu di Rusia pada 3 September

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14:07

AHWA Pemilih Ketum PBNU Harus Bebas Konflik

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:40

Gegara Polis Dibatalkan, MSIG Life Hadapi Gugatan Rp20 Miliar

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:31

Kapolri Dorong Eks Anggota JI Jadi Mitra Polri Jaga Keutuhan NKRI

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:04

Gus Hans Minta AHWA Pilih Ketum PBNU Tanpa Intervensi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:45

Indonesia Desak OKI Ambil Langkah Nyata Hadapi Kejahatan Israel

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jadi Cara Kemensos Jemput Bola Putus Mata Rantai Kemiskinan

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:17

Pasar Mobil Nasional Capai Setengah Juta Unit Pada Semester I 2026

Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:46

Korut Rombak Jajaran Militer, Kim Song Gi Ditunjuk Jadi Menhan Baru

Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:20

Selengkapnya