Berita

Hikmahanto Juwana saat menjadi narasumber dalam program RMOL World View/RMOL

Dunia

Membaca Strategi Di Balik Undangan AS Untuk Prabowo Subianto

MINGGU, 11 OKTOBER 2020 | 12:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark T. Esper kepada Menteri Pertahaan RI Prabowo Subianto harus dilihat sebagai strategi Amerika Serikat menghadapi China.

Begitu kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL.ID akhir pekan ini.

"Menurut Buku Putih Departemen Pertahanan AS disebutkan bahwa China berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia," jelas Hikmahanto.


"Amerika Serikat melihat hal ini karena kedekatan ekonomi Indonesia terhadap China. Dikhawatirkan ketergantungan ekomomi Indonesia terhadap China akan melemahkan prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif," sambungnya.

Menurut Hikmahanto, Indonesia diprediksi oleh Amerika Serikat akan jatuh ke tangan China dengan ketergantungan ekonominya dan mudah dikendalikan oleh China.

Padahal Indonesia adalah negara strategis dan memiliki peran yang sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk Amerika Serikat maupun China.

"Oleh karenanya Menhan Amerika Serikat mengundang Menhan Indonesia untuk memperkuat kerjasama pertahanan kedua negara," terang Hikmahanto yang juga merupakan Rektor Universitas Jenderal A. Yani ini.

Namun di balik kerjasama itu, Amerika Serikat ingin agar Indonesia tidak jatuh ke dalam perangkap China.

"Amerika Serikat juga ingin memberi pesan kepada China bahwa Indonesia berpihak kepada Amerika Serikat, utamanya dalam ketegangan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan," paparnya.

Dalam konteks ini, Hikmahanto menyarankan agar Prabowo tetap berangkat ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan Menhan Amerika Serikat.

"Keberangkatannya untuk menegaskan bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun negara," tekan Hikmahanto.

Namun demikian dia menggarisbawahi, keberangkatan Prabowo harus mendapat jaminan dari pemerintah Amerika Serikat agar Prabowo tidak diseret ke lembaga peradilan atas dugaan pelanggaran HAM masa lalu.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya