Berita

Hikmahanto Juwana saat menjadi narasumber dalam program RMOL World View/RMOL

Global

Membaca Strategi Di Balik Undangan AS Untuk Prabowo Subianto

MINGGU, 11 OKTOBER 2020 | 12:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark T. Esper kepada Menteri Pertahaan RI Prabowo Subianto harus dilihat sebagai strategi Amerika Serikat menghadapi China.

Begitu kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL.ID akhir pekan ini.

"Menurut Buku Putih Departemen Pertahanan AS disebutkan bahwa China berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia," jelas Hikmahanto.


"Amerika Serikat melihat hal ini karena kedekatan ekonomi Indonesia terhadap China. Dikhawatirkan ketergantungan ekomomi Indonesia terhadap China akan melemahkan prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif," sambungnya.

Menurut Hikmahanto, Indonesia diprediksi oleh Amerika Serikat akan jatuh ke tangan China dengan ketergantungan ekonominya dan mudah dikendalikan oleh China.

Padahal Indonesia adalah negara strategis dan memiliki peran yang sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk Amerika Serikat maupun China.

"Oleh karenanya Menhan Amerika Serikat mengundang Menhan Indonesia untuk memperkuat kerjasama pertahanan kedua negara," terang Hikmahanto yang juga merupakan Rektor Universitas Jenderal A. Yani ini.

Namun di balik kerjasama itu, Amerika Serikat ingin agar Indonesia tidak jatuh ke dalam perangkap China.

"Amerika Serikat juga ingin memberi pesan kepada China bahwa Indonesia berpihak kepada Amerika Serikat, utamanya dalam ketegangan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan," paparnya.

Dalam konteks ini, Hikmahanto menyarankan agar Prabowo tetap berangkat ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan Menhan Amerika Serikat.

"Keberangkatannya untuk menegaskan bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun negara," tekan Hikmahanto.

Namun demikian dia menggarisbawahi, keberangkatan Prabowo harus mendapat jaminan dari pemerintah Amerika Serikat agar Prabowo tidak diseret ke lembaga peradilan atas dugaan pelanggaran HAM masa lalu.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Jokowi Punya Andil di Balik Mundurnya Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Dipanggil KPK, Tiga Petinggi PT Benteng Tunggal Kompak Mangkir

Kamis, 12 November 2026 | 18:17

Gubernur Jateng Musnahkan 32,7 Juta Batang Rokok Ilegal

Kamis, 12 November 2026 | 18:16

Denyut Songket Silungkang, Menggerakkan Ekonomi Lokal di Sawahlunto

Kamis, 12 November 2026 | 18:15

Kader Golkar Sodorkan Nama Bahlil di Tengah Bursa Pengganti Wapres Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:07

Taj Yasin Ajak Pelajar Lawan Radikalisme dengan Konten Positif

Kamis, 12 November 2026 | 17:52

Prabowo Apresiasi Kinerja Gibran Selama Dua Tahun Terakhir

Kamis, 12 November 2026 | 17:44

CPNS 2026, Ini Formasi Prioritas dan Peluang untuk PPPK

Kamis, 12 November 2026 | 17:38

Rupiah Tembus Rp18.250 per Dolar AS, Wamenko Drajad: Tak Seperti Krisis 1998

Kamis, 12 November 2026 | 17:36

Selengkapnya