Berita

Hikmahanto Juwana saat menjadi narasumber dalam program RMOL World View/RMOL

Dunia

Membaca Strategi Di Balik Undangan AS Untuk Prabowo Subianto

MINGGU, 11 OKTOBER 2020 | 12:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark T. Esper kepada Menteri Pertahaan RI Prabowo Subianto harus dilihat sebagai strategi Amerika Serikat menghadapi China.

Begitu kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL.ID akhir pekan ini.

"Menurut Buku Putih Departemen Pertahanan AS disebutkan bahwa China berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia," jelas Hikmahanto.


"Amerika Serikat melihat hal ini karena kedekatan ekonomi Indonesia terhadap China. Dikhawatirkan ketergantungan ekomomi Indonesia terhadap China akan melemahkan prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif," sambungnya.

Menurut Hikmahanto, Indonesia diprediksi oleh Amerika Serikat akan jatuh ke tangan China dengan ketergantungan ekonominya dan mudah dikendalikan oleh China.

Padahal Indonesia adalah negara strategis dan memiliki peran yang sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk Amerika Serikat maupun China.

"Oleh karenanya Menhan Amerika Serikat mengundang Menhan Indonesia untuk memperkuat kerjasama pertahanan kedua negara," terang Hikmahanto yang juga merupakan Rektor Universitas Jenderal A. Yani ini.

Namun di balik kerjasama itu, Amerika Serikat ingin agar Indonesia tidak jatuh ke dalam perangkap China.

"Amerika Serikat juga ingin memberi pesan kepada China bahwa Indonesia berpihak kepada Amerika Serikat, utamanya dalam ketegangan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan," paparnya.

Dalam konteks ini, Hikmahanto menyarankan agar Prabowo tetap berangkat ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan Menhan Amerika Serikat.

"Keberangkatannya untuk menegaskan bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun negara," tekan Hikmahanto.

Namun demikian dia menggarisbawahi, keberangkatan Prabowo harus mendapat jaminan dari pemerintah Amerika Serikat agar Prabowo tidak diseret ke lembaga peradilan atas dugaan pelanggaran HAM masa lalu.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

Panen Raya TNI, Presiden Prabowo: Saya Bahagia Hari Ini

Jumat, 17 Juli 2026 | 22:57

UPDATE

Pendaftaran MagangHub Angkatan II Batch 1 Masih Dibuka, Begini Caranya

Kamis, 23 Juli 2026 | 05:59

Sesat Pikir Program MBG

Kamis, 23 Juli 2026 | 05:45

Demi Lunasi Utang Pinjol, Seorang Wanita Hampir Disetubuhi Debt Collector

Kamis, 23 Juli 2026 | 05:18

Cinta dan Benci Indonesia

Kamis, 23 Juli 2026 | 04:59

Saatnya Generasi Milenial Tampil Tentukan Nasib Bangsa di Pemilu 2029

Kamis, 23 Juli 2026 | 04:40

Sumpah Sudaryono dan Donny

Kamis, 23 Juli 2026 | 04:20

49 Startup Binaan IPB University Didorong jadi Produk Unggulan Nasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 03:50

Prabowo-Anies Flagships

Kamis, 23 Juli 2026 | 03:25

TelkomGroup Perkuat Peran Penggiat Budaya Lewat CAMG 2026

Kamis, 23 Juli 2026 | 02:59

Negara OKI Didesak Bantu Iran Hadapi Agresi AS dan Israel

Kamis, 23 Juli 2026 | 02:45

Selengkapnya