Berita

Hikmahanto Juwana saat menjadi narasumber dalam program RMOL World View/RMOL

Dunia

Membaca Strategi Di Balik Undangan AS Untuk Prabowo Subianto

MINGGU, 11 OKTOBER 2020 | 12:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark T. Esper kepada Menteri Pertahaan RI Prabowo Subianto harus dilihat sebagai strategi Amerika Serikat menghadapi China.

Begitu kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL.ID akhir pekan ini.

"Menurut Buku Putih Departemen Pertahanan AS disebutkan bahwa China berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia," jelas Hikmahanto.


"Amerika Serikat melihat hal ini karena kedekatan ekonomi Indonesia terhadap China. Dikhawatirkan ketergantungan ekomomi Indonesia terhadap China akan melemahkan prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif," sambungnya.

Menurut Hikmahanto, Indonesia diprediksi oleh Amerika Serikat akan jatuh ke tangan China dengan ketergantungan ekonominya dan mudah dikendalikan oleh China.

Padahal Indonesia adalah negara strategis dan memiliki peran yang sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk Amerika Serikat maupun China.

"Oleh karenanya Menhan Amerika Serikat mengundang Menhan Indonesia untuk memperkuat kerjasama pertahanan kedua negara," terang Hikmahanto yang juga merupakan Rektor Universitas Jenderal A. Yani ini.

Namun di balik kerjasama itu, Amerika Serikat ingin agar Indonesia tidak jatuh ke dalam perangkap China.

"Amerika Serikat juga ingin memberi pesan kepada China bahwa Indonesia berpihak kepada Amerika Serikat, utamanya dalam ketegangan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan," paparnya.

Dalam konteks ini, Hikmahanto menyarankan agar Prabowo tetap berangkat ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan Menhan Amerika Serikat.

"Keberangkatannya untuk menegaskan bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun negara," tekan Hikmahanto.

Namun demikian dia menggarisbawahi, keberangkatan Prabowo harus mendapat jaminan dari pemerintah Amerika Serikat agar Prabowo tidak diseret ke lembaga peradilan atas dugaan pelanggaran HAM masa lalu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya