Berita

Politisi Demokrat, Taufik Rendusara/Ist

Politik

RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan Disahkan Di Hotel, Taufik Rendusara: Ratakan Saja Gedung DPR!

SENIN, 28 SEPTEMBER 2020 | 18:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rapat Panja RUU Cipta Kerja, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dan pemerintah yang mengesahkan Klaster Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dilakukan di sebuah hotel menuai kritikan di media sosial.

Salah satu yang mengkritik keras adalah politisi Demokrat, Taufik Rendusara. Melalui akun Twitternya, Tope, sapaan Taufik mengusulkan agar Gedung DPR dibongkar habis lantaran tak digunakan maksimal oleh wakil rakyat.

Hal itu berkenaan dengan sikap DPR RI yang justru memanfaatkan fasilitas hotel sebagai lokasi pembahasan Omnibus Law yang banyak ditolak oleh sejumlah elemen masyarakat itu.


"Itu gedung DPR ratakan saja dengan tanah dialihkan fungsinya untuk lapangan sepakbola, tentu lebih bermanfaat untuk rakyat daripada hanya jadi gedung tempat hantu-hantu berteduh," kata Taufik, Senin (28/9).

"Bahas dan mengesahkan RUU kok di hotel," imbuhnya heran.

Taufik mempertanyakan kenapa DPR dan pemerintah lebih memilih hotel sebagai tempat untuk membahas agenda kerakyatan.

"Mati lampu? Memang enggak ada hari lain? Anggota DPR enggak ada akhlaknya," demikian Taufik.

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI, Panja RUU Cipta Kerja, dan Pemerintah merampungkan pembahasan klaster Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Pembahasan yang dilakukan sejak Jumat (25/9) hingga Minggu malam (27/9) di sebuah hotel itu menghasilkan keputusan Klaster ketenagakerjaan selesai dibahas dan diketok palu pada pukul 22.48 WIB.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya