Berita

Mantan Direktur Operasi AirNav Indonesia, Wisnu Darjono/RMOL

Nusantara

Lalu Lintas Penerbangan Sepi, AirNav Indonesia Harus Cari Inovasi Menekan Pengeluaran

JUMAT, 25 SEPTEMBER 2020 | 16:07 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

AirNav atau Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia menjadi salah satu pihak yang dibuat pusing dengan pandemi Covid-19.

Lalu lintas penerbangan yang sepi membuat AirNav harus memutar otak, mencari inovasi-inovasi baru untuk menekan pengeluaran.

Mantan Direktur Operasi AirNav Indonesia, Wisnu Darjono mengurai, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh lembaga tersebut untuk menekan pengeluaran, sembari terus meningkatkan kualitas layanan.


"Saya pikir dalam situasi krisis seperti ini, aviation leader harus mampu mencari cara untuk bagaimana meningkatkan kinerja," ujar Wisnu dalam webinar Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI) bertajuk "The Contribution of Indonesia Aviation Industry Toward Escaping From Covid-19 Pandemic" pada Jumat (25/9).

Wisnu mengatakan, AirNav Indonesia dapat melakukan pengembangan produk dengan mengandalkan IT dan teknologi-teknologi penerbangan mordern.

"Dalam hal ini contoh memanfaatkan rute PBN (Performance Based Navigation) yang mengandalkan satelit, kemudian juga memanfaatkan ANSP (Air Navigation Service Provider) untuk mengurangi pengeluaran," terangnya.

Selain itu, Presiden The Center Strategic for Aviation Studies (CSAS) tersebut juga mengatakan, penggunaan listri harus dikurangi untuk menekan cash.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 ini juga dapat dimanfaatkan oleh AirNav untuk melakukan evaluasi penggunaan civilian enclave airport, yaitu memisahkan penggunaan bandara sipil dan militer.

"Mengevaluasi modal seperti di Kualanamu. Jadi airport militer khusus militer, airport sipil untuk sipil. jadi pengeluarannya lebih kecil," tambahnya.

Inovasi-inovasi tersebut sangat diperlukan oleh AirNav yang tidak mendapatkan jatah dari APBN sementara lalu lintas penerbangan saat ini sangat sepi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya