Berita

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020/RMOLNetwork

Politik

Ingat, PNS Harus Jaga Netralitas Di Pilkada Serentak 2020

SELASA, 15 SEPTEMBER 2020 | 13:37 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Netralitas para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi poin penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Untuk itu, Pemkab Karawang kembali mengingatkan pentingnya netralitas PNS. Mengingat pada 9 Desember 2020 mendatang, Karawang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri menegaskan, para PNS di lingkungan Pemkab Karawang agar jangan terlalu di depan. Intinya, PNS harus tetap netral pada gelaran Pilkada.


Menurut Ajam, sapaan akrabnya, PNS jangan sampai ada yang bermain politik. PNS harus tetap fokus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

"PNS harus memberikan pelayanan yang baik dan adil, serta melakukan pembangunan dan bisa dirasakan masyarakat," kata Ajam, Selasa (15/9), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Sementara itu, Kepala Bidang Disiplin PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, Dudi Alexandria, mengaku telah mengeluarkan surat edaran agar PNS menjaga netralitas selama tahapan Pilkada.

Surat Edaran dengan nomor 800/1628/KDP.ASN tersebut sudah dikeluarkan sejak Juni 2020 lalu.

"Dari bulan Juni kita sudah me-warning PNS kaitan netralitas,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya