Gaji Karyawan Nunggak 7 Bulan Jadi Preseden Buruk Kepemimpinan Erick Thohir

Kabar tidak digajinya karyawan di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) menjadi preseden buruk bagi Menteri BUMN Erick Thohir.

Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Toha menilai Erick Thohir akan dianggap tidak teliti dengan perusahan-perusahaan BUMN yang dibawahinya.

“Kok sampai 7 bulan sebuah BUMN tidak menggaji karyawan tidak terdeteksi,” tegas Toha kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/9).

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan adanya laporan tidak dibayarnya karyawan, seharusnya menjadi bahan evaluasi Erick Thohir untuk mengawasi anak buahnya di sejumlah perusahaan BUMN.

“Struktur penggajian perlu diatur kembali mekanisme dengan mangacu pada parameter-parameter, misalnya laba perusahaan, deviden, harga saham, expertise masing-masing karyawan dan sebagainya,” ujarnya.

“Artinya perusahaan-perusahaan parameter-parameternya tersebut tinggi bisa jadi gaji juga tinggi, bukannya perusahaan yang hampir bankrut struktur gajinya sama dengan perusahaan yang moncer,” imbuhnya.

Pihaknya meminta agar Erick tegas dan memlakukan pengawasan selayaknya perusahan tersebut milik swasta dan jangan sampai berpihak atau menyuapi sejumlah perusahaan dengan uang megara. Sehingga ada tanggung jawab dari perusahaan -perusahaan tersebut.

“Meski perusahaan plat merah, berlakukan mereka sebagai swasta (baca: profesional dan modern), sehingga pemerintah tidak menyuapi mereka terus, kecuali mereka yang mendapatkan penugasan dari pemerintah,” tandasnya.