Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani/Net
Calon kepala daerah diduga melakukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan saat melakukan pendaftaran ke KPU.
Salah satunya dengan mengundang kerumunan massa dan juga mengabaikan protokol kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyayangkan banyaknya calon kepala daerah Pilkada 2020 yang tidak memerhatikan protokol kesehatan saat melakukan proses pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Sangat disayangkan, banyak calon kepala daerah yang mendaftar ke KPU tidak mempertimbangkan protokol kesehatan. Dari berbagai foto dan video yang tersebar di internet, arak-arakan ataupun kerumunan massa tanpa masker masih terjadi saat mengantarkan pendaftaran paslon ke KPU setempat," kata Netty, Senin (7/9)
Netty khawatir arak-arakan dan kerumunan yang terjadi saat mengantar paslon ke KPU justru akan menjadi klaster baru penularan Covid-19.
"Apakah massa pendukung sudah semuanya dites bebas Covid? Tidak ada jaminankan? Saya khawatir ini menjadi klaster baru karena massa berkerumun dan tidak menjaga jarak aman," katanya.
Dari dari data yang disampaikan KPU, lanjut Nety, sedikitnya ada 37 orang calon kepala daerah yang positif Covid-19.
Oleh karena itu, Netty meminta harus memiliki aturan yang jelas dan tegas KPU dan Bawaslu agar seluruh palon mentaati protokol kesehatan.
“Mulai sekarang hingga masa kampanye dan pencoblosan nanti. Aparat di lapangan juga harus tegas menindak jika ada paslon yang tidak menaati protokol kesehatan. Tidak boleh ada pengecualian," imbuhnya.
Netty mengakui Cakada memang dalam posisi sulit di mana saat mengatur yang ingin menunjukkan dukungan pada paslon. Namun, paslon seharusnya memberikan imbauan atau peringatan kepada seluruh pendukungnya untuk tetap menjaga protokol kesehatan.
"Para Cakada juga harus jadi contoh atau role model bagi para pendukungnya dengan tetap menggunakan masker, jaga jarak dan rajin mencuci tangan pakai sabun," tegasnya.
Netty juga mengingatkan, agar para Cakada memahami bahaya pandemi dan tidak menganggap remeh Covid-19 dan kalau bisa melakukan kampanye secara virtual agar tidak ada klaster Covid-19 baru dalam perhelatan Pilkada 2020.
"Para cakada harus lebih 'eman', lebih sayang kepada masyarakat. Perhatikan keselamatan mereka saat terlibat sebagai tim sukses, pendukung atau pemilih. Deklarasi dan kampanye cakada nantinya harus mematuhi protokol kesehatan atau dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi digital. Sudah seharusnya para calon pemimpin sayang dan peduli kepada masyarakat yang akan dipimpinnya. Jaga agar rakyat tetap sehat,†tutupnya.
