Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno/Net
Penetapan hari lahir Pancasila menjadi salah satu poin yang diangkat dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Barat.
Dalam tuntutannya, KAMI Jabar meminta kepada pemerintah pusat untuk menetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hari lahir Pancasila, bukan 1 Juni yang telah ditetapkan pemerintah.
Merespons tuntutan KAMI tersebut, politisi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno meminta agar masyarakat, terutama aktivis KAMI untuk membaca kembali keputusan presiden (Kepres) yang dikeluarkan pemerintah mengenai penetapan hari lahir Pancasila.
Bagi Hendrawan, penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016 silam sudah tepat bila merunut sejarah.
“Dibaca Keppres-nya saja. Intinya, kelahiran Pancasila merupakan proses sejarah yang dimulai 1 Juni sampai dengan 18 Agustus,†ujar Hendrawan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/9).
Berkenaan dengan pro-kontra yang ada, ia menilai sepanjang bulan Juni hingga Agustus tersebut sepatutnya dirayakan sebagai hari lahir Pancasila.
“Dalam tahapan proses tersebut, peran Bung Karno memang sentral, yakni pidato 1 Juni, (sebagai) Ketua Tim 9, dan Ketua PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Istilah Pancasila dilahirkan 1 Juni dan diulas panjang lebar oleh Bung Karno,†tandasnya.
Di sisi lain, para tokoh yang tergabung dalam KAMI meyakini bahwa hari lahir Pancasila bukanlah 1 Juni, melainkan 18 Agustus 1945. Seperti yang disampaikan deklarator KAMI, Din Syamsuddin saat mendeklarasikan KAMI beberapa waktu lalu.
"Deklarasi pada hari istimewa ini 18 Agustus 2020 mengingatkan kita pada 75 tahun yang lalu ketika UUD 1945 disahkan. Pembukaannya disepakati di dalamnya terdapat Pancasila. Maka kita berpendapat hari lahir Pancasila adalah 18 Agustus 1945," ucap Din Syamsuddin, Selasa (18/8).
Memang diakui, kata Pancasila pertama kali diucapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Namun saat itu, rumusan sila belum sama seperti yang berlaku saat ini.
Saat itu, Presiden Pertama RI tersebut menawarkan lima sila, yakni Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
