Politisi Gerindra Fadli Zon/Net
Masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat memiliki sejarah kelam dalam sejarah pendirian negara Indonesia. Khususnya saat terjadi peristiwa pembantaian orang Minang.
Peristiwa mengerikan itu terjadi ketika ada gerakan yang ingin merevolusi pemerintah pusat bernama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PPRI).
Organisasi ini dicetuskan oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein pada 10 Februari 1958 di Padang. Tujuannya untuk membangun Indonesia tanpa komunis.
“Pembantaian terhadap orang Minang dalam Peristiwa PRRI hingga kini masih menjadi sejarah kelam yang sulit dilupakan,†kata politisi Gerindra, Fadli Zon lewat akun media sosialnya, Minggu (6/9).
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan PPRI merupakan gerakan kritis daerah terhadap pemerintah pusat. Pasalnya, kala itu daerah tidak diperhatikan dengan baik oleh pemerintah pusat hingga terjadilah pemberontakan.
“Padahal PRRI berangkat dari kritik terhadap pusat yang kurang perhatikan daerah dan kecenderungan Pemerintah Pusat ketika itu terlalu dipengaruhi PKI,†tandasnya.
Dalam peristiwa berdarah tersebut terjadi dipengaruhi oleh tuntutan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Konflik antara daerah dan pusat itu mulai memanas setelah dikeluarkannya Perda 50/1950 tentang pembentukan wilayah otonom daerah oleh Provinsi Sumatera Tengah, yang meliputi wilayah Sumbar, Riau dan Jambi.
Pemerintah pusat menilai gerakan tersebut berbahaya hingga harus dimusnahkan, dengan senjata. Kemudian, pemerintah pusat mengirimkan militer yang terdiri dari satuan AD , AL dan AU dengan rencana lima operasi. Yakni operasi tegas dengan sasaran Riau, operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Inf Ahmad Yani, Operasi Sapta Marga, dan Operasi Sadar di bawah pimpinan Letkol Inf Rukminto Hendraningratz.
