Berita

Politisi Gerindra Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Pembantaian Orang Minang Dalam Peristiwa PRRI Masih Sulit Dilupakan

MINGGU, 06 SEPTEMBER 2020 | 11:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat memiliki sejarah kelam dalam sejarah pendirian negara Indonesia. Khususnya saat terjadi peristiwa pembantaian orang Minang.

Peristiwa mengerikan itu terjadi ketika ada gerakan yang ingin merevolusi pemerintah pusat bernama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PPRI).

Organisasi ini dicetuskan oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein pada 10 Februari 1958 di Padang. Tujuannya untuk membangun Indonesia tanpa komunis.


“Pembantaian terhadap orang Minang dalam Peristiwa PRRI hingga kini masih menjadi sejarah kelam yang sulit dilupakan,” kata politisi Gerindra, Fadli Zon lewat akun media sosialnya, Minggu (6/9).

Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan PPRI merupakan gerakan kritis daerah terhadap pemerintah pusat. Pasalnya, kala itu daerah tidak diperhatikan dengan baik oleh pemerintah pusat hingga terjadilah pemberontakan.

“Padahal PRRI berangkat dari kritik terhadap pusat yang kurang perhatikan daerah dan kecenderungan Pemerintah Pusat ketika itu terlalu dipengaruhi PKI,” tandasnya.

Dalam peristiwa berdarah tersebut terjadi dipengaruhi oleh tuntutan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Konflik antara daerah dan pusat itu mulai memanas setelah dikeluarkannya Perda 50/1950 tentang pembentukan wilayah otonom daerah oleh Provinsi Sumatera Tengah, yang meliputi wilayah Sumbar, Riau dan Jambi. 

Pemerintah pusat menilai gerakan tersebut berbahaya hingga harus dimusnahkan, dengan senjata. Kemudian, pemerintah pusat mengirimkan militer yang terdiri dari satuan AD , AL dan AU dengan rencana lima operasi. Yakni operasi tegas dengan sasaran Riau, operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Inf Ahmad Yani, Operasi Sapta Marga, dan Operasi Sadar di bawah pimpinan Letkol Inf Rukminto Hendraningratz.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya