Uni Eropa Diminta melonggarkan aturan soal dokumentasi bahasa terkait vaksin Covid-19/Net
Pandemik virus corona atau Covid-19 yang saat ini terjadi menyebabkan banyak negara dan perusahaan di dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan vaksin Covid-19 secepat dan seakurat mungkin.
Bukan hal yang mudah untuk "ngebut" dalam pengembangan vaksin Covid-19. Karena itulah, jangan sampai ketika vaksin Covid-19 hadir nantinya, proses pendistribusiannya terkendali oleh bahasa.
Hal itu lah yang dikhawatirkan oleh sejumlah produsen pembuat obat terhadap Uni Eropa. Pasalnya, Uni Eropa memberlakukan aturan yang mengharuskan agar obat-obatan yang dijual di negara-negara anggotanya harus menyertakan dokumentasi lengkap dalam 24 bahasa terpisah.
Banyak dari pembuat obat yang khawatir bahwa kendala bahasa bisa menghambat distribusi cepat vaksin Covid-19 di Uni Eropa. Karena itulah mereka mendesak Uni Eropa untuk melonggarakan aturan tersebut.
"Kami membutuhkan persetujuan awal dari otoritas Uni Eropa tentang bahasa yang akan digunakan pada kemasan dan label vaksin Covid-19,†kata kepala urusan regulasi di Vaccines Eropa Michel Stoffel. Dia mewakili pembuat vaksin besar termasuk GlaxoSmithKline, Sanofi dan AstraZeneca.
Dia mengatakan kepada
Reuters bahwa industri mendorong regulator Uni Eropa untuk dengan cepat memilih satu bahasa untuk semua 27 negara untuk pelabelan, pengemasan, dan instruksi tentang kemungkinan vaksin Covid-19 di masa depan.
Komisi Eksekutif Uni Eropa sendiri sudah berjanji pada bulan Juni lalu untuk sementara waktu melunakkan persyaratan bahasa untuk vaksin Covid-19, tetapi belum mengajukan proposal.
Sementara itu, seorang pejabat Uni Eropa mengatakan Brussels sedang mempertimbangkan untuk mencetak informasi dalam bahasa tertentu. Sedangkan versi bahasa lain akan tersedia secara online.
Namun kondisi ini lagi-lagi mengundang kritik dari kelompok konsumen di Uni Eropa. Mereka menilai bahwa mengabaikan bahasa apa pun dari kemasan dapat merugikan pasien, terutama mereka yang kurang mampu mencari detail secara online.
"Mendesaknya mendapatkan vaksin seharusnya tidak menjadi alasan bagi perusahaan untuk mengambil jalan pintas dalam perlindungan konsumen," kata kepala BEUC yang mewakili organisasi konsumen utama Eropa, Monique Goyens.
Uni Eropa sendiri diketahui menerjemahkan semua aturannya ke dalam semua bahasa negara anggota. Sedangkan staf komisi menggunakan bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman sebagai bahasa kerja.
