Berita

Qomaruddin/Net

Publika

Membangun Tenggang Rasa, Menolak Konflik

SENIN, 31 AGUSTUS 2020 | 19:45 WIB

SENTIMEN antar anak bangsa yang terjadi saat ini seolah memberi kabar akan memudarnya hubungan kita dalam bermasyarakat. Sentimen tersebut muncul dan banyak disulut karena keyakinan yang selama ini kita jalani mulai diperdebatkan kembali di publik.

Selain itu, politik tanpa akhlak yang baik, tanpa fairness dan justice membuat masyarakat saling mencibir, menghujat dan mendiskriditkan satu sama yang lainya. Saling bully dilontarkan antar mereka di publik seolah sejarah kita tidak pernah memberi pelajaran bahwa kemerdekaan ini diraih karena persatuan dan kesatuan.

Baik kesatuan nasib, kesatuan cita-cita, kesatuan untuk bersama, kesatuan untuk hidup damai, rukun dan sejahtera. Namun, karena hanya kekuasaan dan politik kita menjadi tidak adil, tidak jujur dan tidak beradab. Kalimat adil, jujur dan beradab apabila tidak implementatif maka yang ada adalah destruktif dalam pranata sosial.
 

 
Keprihatinan publik pada kondisi warga negara yang saling mengejek, membully, mencibir, mencaci membuat NKRI menjadi muram dan rapuh. Seolah ibu pertiwi tidak memberikan kasih sayangnya dan simpanan kekayaan berupa hutan, gunug, sawah, dan lautan pada anaknya, pada penghuninya dan pada yang berpijak diatasnya.

Simpanan kekayaan bukanlah untuk direbutkan dan diperdebatkan tapi dikelolah semata-mata demi kepentinggan rakyat. Simpanan kekayaan bukan untuk kepentingan para elit politik apalagi para pemuja kekuasaan, tapi demi kesejahteraan masyarakat yang adil dan beradab.
 
Jika kita melihat lebih teliti lagi, selain perbedaan pandangan dan keyakinan. Ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik menjadi penyumbang utama perpecahan diantara anak bangsa ini.

Kehangatan antar anak bangsa mulai tercabik-cabik karena distrust yang terjadi pada diri anak bangsa ini. Nilai-nilai luhur bangsa sekarang luntur karena politik dan tatanan yang dirasa tidak adil, tidak jujur, dan tidak beradab.

Nusantara yang duluh bersatu, berkeadilan dan berkejujuran dalam naungan Pancasila kini menjadi robek karena ulah para antagonisme, opertunisme, dan para pragmatisme.

Benih-benih disparitas di negeri ini mulai bermunculan diantara anak negeri zamrud khatulistiwa. Para influencer yang seharusnya menyampaikan kebenaran dan berita obyektif kini malah menjadi triger utama terjadinya perpecahan, mereka berkomentar yang tidak logik, jauh dari kualitas dan cenderung menyudutkan.

Prilaku tersebut jauh dari norma-norma kehidupan berbansa dan bernegara. Prilaku yang tidak mendidik bagi anak negeri ini.

Qomaruddin
Kepala Biro Pembangunan Desa Tertinggal DPP Partai Demokrat

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya