Berita

Ilustrasi Vaksin Covid-19/Net

Publika

Orang Miskin Tidak Boleh Sehat

MINGGU, 30 AGUSTUS 2020 | 08:45 WIB

GILA memang. Harga vaksin yang diimpor dari China oleh Bio Farma akan bertarif Rp 440 ribu kata Erick Thohir. Cukup mahal artinya  hanya orang yang bisa membayar yang bisa divaksin.

Bagi orang yang mampu tentu uang sebesar itu tidak ada persoalan. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya, khususnya orang yang dikategorikan miskin, maka nilai itu tentu sangat dirasakan berat.

Pemerintah memang aneh. Ngotot memaksakan untuk dapat mengambil dan menggunakan dana APBN demi Covid-19 tanpa akibat hukum melalui Perppu 1/2020. Lalu mendapat dukungan mudah dari DPR RI melalui UU 2/2020 sebagai persetujuan atas Perppu. Akan tetapi untuk vaksin ternyata dibebankan kepada rakyat masing-masing.


Covid-19 adalah penyakit mematikan. Pandemik yang menggoncangkan dan berdampak bukan saja kepada aspek kesehatan tetapi juga sosial, ekonomi, bahkan politik. Pemerintah pun menetapkan status darurat kesehatan dengan PSBB sebagai pilihan kebijakan berdasarkan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Penandatanganan "kerjasama"  impor 50 juta dosis vaksin dari China pada tanggal 20 Agustus di Hainan itu akan ditindaklanjuti dengan pengiriman mulai bulan Nopember 2020 hingga Maret 2021.

Penyuntikan vaksin massal pun nantinya akan dilakukan. Masalahnya adalah biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat itu sendiri cukup mahal. Malah ada yang mencurigai jangan-jangan pemerintah sedang berbisnis.

Rakyat mengalami kesulitan bertingkat. Tingkat satu tertekan oleh serangan pandemik Covid-19, sekurang-kurangnya stress dengan protokol kesehatan.

Tingkat dua dampak yang mengikuti baik soal kerugian usaha, kesempitan lapangan kerja, atau silaturahmi yang terkendala. Kini akan memasuki tingkat tiga yaitu membayar mahal biaya vaksin China.

Rakyat akan semakin merasakan ketidakhadiran negara. Negara yang hanya bisa menguras dan memeras. Negara pemberi fasilitas orang kaya sedang si miskin semakin menderita.

Kini dengan vaksin Rp 440 ribu, maka akan bertambah berat beban si miskin untuk sehat. Orang miskin tidak boleh sehat.

M. Rizal Fadillah

Pemerhati sosial dan politik

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya