Berita

Apple di China/Net

Dunia

AS Larang WeChat, China Ancam Boikot Apple

JUMAT, 28 AGUSTUS 2020 | 12:43 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kementerian Luar Negeri China memberikan peringatan terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) terkait larangan penggunaan Aplikasi WeChat.

Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian pada Jumat (28/7) mengatakan, jika Washington melarang penggunaan aplikasi WeChat, maka Beijing bisa memboikot Apple.

"Jika WeChat dilarang, maka tidak akan ada alasan mengapa China menyimpan produk iPhone dan Apple," ujarnya seperti dikutip AFP.


Sehari sebelumnya, Kamis (27/8), Zhao mengatakan banyak orang China yang mengaku akan berhenti menggunakan iPhone jika WeChat dilarang di AS. Ia juga menuduh AS telah melakukan penindasan ekonomi sistematis terhadap perusahaan non-AS, salah satunya menargetkan aplikasi China.

Seorang pengguna media sosial China pada Jumat mengungkapkan keresahannya terkait dengan keputusan yang diambil oleh Washington dan Beijing terkait aksi saling blokir.

"Saya menggunakan Apple, tapi saya mencintai negara saya. Ini bukan konflik," ujar seorang pengguna di platform Weibo.

"Tidak peduli seberapa bagus Apple, itu hanya telepon. Bisa diganti, tapi WeChat berbeda. Orang China modern akan kehilangan jiwa mereka jika meninggalkan WeChat, terutama para pebisnis," ujar pengguna lain.

WeChat pada awalnya merupakan aplikasi pesan singkat. Namun seiring berjalannya waktu, fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi buatan Tanscent tersebut berkembang menjadi alat pembayaran dan banyak hal.

Rencana boikot Apple oleh China muncul di tengah ketegangan dengan AS. Bulan ini, Presiden Donald Trump mengumumkan larangan penggunaan WeChat dan TikTok mulai 15 September 2020 dengan alasan mengganggu keamanan nasional.

Sementara itu, Apple diketahui menyumbang 8 persen pasar ponsel pintar di China pada kuartal II 2020.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya