Dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat di tengah situasi krisis saat ini. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk menekan impor dan fokus pada belanja dalam negeri.
Namun, terdapat sejumlah kementerian yang justru bertolak belakang dengan perintah Jokowi dengan memilih melakukan impor terutama sektor pangan.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menyampaikan, upaya pemerintah dalam menekan impor namun faktanya sejumlah produk sektor pangan mayoritas impor.
“Logika dan mekanisme pasar tidak mudah ditaklukkan oleh harapan-harapan semu,†kata Hendrawan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/8).
Dia menjelaskan saat ini terdapat banyak produk impor pangan yang saat ini dalam jumlah besar dan tidak bisa ditekan oleh pemerintah.
“Bagaimana mau batasi impor, kalau kedelai untuk tahu tempe 90 persen diimpor. Demikian juga untuk garam, gula rafinasi, bawang putih, dll. Strategi dan kebijakan ekonomi tidak bisa diambil membabi buta,†jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, pemerintah perlu optimis namun harus bisa membaca fakta di lapangan terlebih perekonomian nasional saat ini rontok akibat pandemik virus corona baru (Covid-19).
“Menkeu berusaha menjaga optimisme publik/pasar, dengan harapan konsumsi tidak terpukul. Namun ternyata pandemik yang berlarut juga mulai memukul masyarakat berpenghasilan menengah yang semula mampu bertahan,†ucapnya.
Pihaknya mengimbau agar pemerntah mampu meningkatkan efektivitas belanja negara dengan membuat kebijakan yang mampu mendorong daya beli masyarakat.
“Tentu kita harus meningkatkan efektivitas anggaran pemulihan ekonomi nasional,†tutupnya.
