Myanmar Perluas Lockdown Covid-19 Di Rakhine, Pengungsi Rohingya Makin Terjepit

Pemerintah Myanmar memperluas penguncian atau lockdown Covid-19 di negara bagian Rakhine yang dilanda konflik mulai hari ini (Rabu, 26/8).

Sebenarnya lockdown dan jam malam telah diberlakukan di Rakhine, namun terbatas hanya pada wilayah ibukota Sittwe sejak akhir pekan kemarin.

Namun kini, karena terjadi lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Myanmar memutuskan untuk memperluas lockdown dan jam malam ke empat kota di kota lainnya, yakni Kyaukphyu, An, Taungup dan Thandwe.

"Orang-orang dari empat kota kecil tersebut hanya boleh tinggal di rumah mereka," begitu pengumuman pemerintah yang dimuat di surat kabar milik negara, Global New Light of Myanmar dan dilansir ulang Reuters.

Pengumuman yang sama menambahkan bahwa hanya kendaraan resmi yang diizinkan untuk menyediakan transportasi.

Tercatat ada 70 kasus infeksi Covid-19 baru di seluruh Myanmar dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Jumlah itu menambah total kasus Covid-19 di Myanmar mencapai 574 orang.

Rakhine sendiri merupakan salah satu negara bagian termiskin di Myanmar. Dengan demikian, fasilitas perawatan kesehatan di Rakhine pun tidak sesuai dengan standar dan banyak warga yang tidak memiliki akses pada layanan kesehatan.

Selain itu, Rakhine telah lama menjadi titik api konflik etnis dan agama terkait dengan kelompok Rohingnya. Wilayah ini merupakan rumah bagi sekitar 130 ribu muslim Rohingya yang mengungsi akibat konflik. Banyak dari mereka tinggal di kamp-kamp yang jauh dari kata layak. Amnesty International bahkan menyebut bahwa kamp-kamp tersebut tidak ubahnya seperti kondisi "apartheid".

Di tengah kondisi sulit tersebut, pemerintah Myanmar memutuskan untuk memperluas lockdown dan menutup semua sekolah.

"Kami telah menelepon semua sekolah dan memerintahkan mereka untuk tutup mulai besok," kata direktur jenderal Departemen Pendidikan Dasar Myanmar, Ko Layy Win.

"Komite pusat Covid-19 memutuskan untuk melakukan itu karena penularan lokal di negara itu tinggi," sambungnya.

Meski demikian, ada pengecualian bagi sejumlah pihak, termasuk pegawai negeri dan pekerja pabrik. Selain itu, hanya satu anggota keluarga dari setiap rumah tangga yang boleh keluar untuk berbelanja kebutuhan pokok.