Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati/Istimewa

Politik

Ada Selisih Rp 129 Miliar Dalam Anggaran Insentif Pekerja Di Bawah Gaji Rp 5 Juta, Tak Bertuan?

RABU, 26 AGUSTUS 2020 | 17:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Program pemberian insentif sebesar Rp 600 Ribu selama empat bulan dari pemerintah kepada masyarakat yang memiliki gaji di bawah Rp5 Juta mendapatkan sorotan dari Komisi IX DPR RI.

Salah satunya datang dari anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati. Dia menilai ada kejanggalan angka anggaran untuk 15,4 juta pegawai yang tercatat dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam rinciannya, total anggaran insentif Rp 600 ribu perbulan tersebut diberikan selama empat bulan, atau Rp 2,4 juta untuk 15.725.232 pekerja. Setelah dikalkulasi, seharusnya total anggaran yang dikeluarkan Rp 37.740.556.800.00 atau Rp 37,7 triliun, namun dalam catatan Kemenaker justru bertambah menjadi Rp 37.870.345.011.000 atau Rp 37,8 triliun. Sehingga ada selisih anggaran senilai Rp 129.788.211.000.


“Tadi ada selisih Rp 129.788.211.000 yang tidak bertuan atau tidak dijelaskan dalam presentasi ini. Jadi saya ingin bertanya, kenapa kok angka ini? Kan bukan sekadar angka, tapi ini adalah instrumen ideologis untuk menyelesaikan berbagai masalah,” cecar Kurniasih dalam rapat kerja di Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantsra I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Dia menegaskan, pemerintah tidak boleh salah dalam menyusun anggaran yang dapat memicu tindak korupsi. Sehingga dia meminta agar penulisan anggaran dicermati betul-betul.

“Anggaran ini diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan, apalagi sekarang masalahnya masa pandemik. Semua orang berhak mendapatkan perhatian, bantuan, jangkauan dari pemerintah,” tegasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya