PILKADA di negeri kita, visi misi dan track record sepertinya tak begitu penting. Untuk meraih kekuasaan, masih tergantung adu kantong tebal alias kecukupan modal atau pengaruh elite kekuasaan.
Sebagian modal yang jumlahnya mencapai puluhan hingga ratusan miliaran rupiah tentunya akan tabur seperti kentut, tercium baunya kemana-mana, tapi tak terlihat gasnya: H2S (Dihidrogen sulfida).
Ada istilah uang setan dimakan jin. Modal pilkada yang dimobilisasi sana-sini, kuras tabungan, jual aset, hutang, hingga ada yang berbaik hati menggeser diam-diam dana CSR atau bansosnya, tabur kemana-mana tanpa kwitansi.
Ada partai yang calon kepala daerahnya tak perlu berbusa-busa mendiskusikan apakah sang bakal calon kepala daerah memiliki isi kepala yang sejalan dengan flatform partainya atau tidak. Soal narasi, tinggal disusun saja.
Soal mengkatuk-katukan kesamaan cara pandang cukup pada awal pendekatan saja. Ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Langsung saja, siapkan Rp 500 juta per kursi atau berapalah, tergantung strata partainya.
Negonya, paling-paling, sistem pembayaran: cash atau dicicil sesuai tahapan pemilihan, mulai dari tahap lobi, surat tugas, hingga rekomendasi partai yang juga dipecah dua: rekom partai dan rekom ketum buat pendaftaran ke KPU.
Partai yang kelihatannya alim saja, negosiasinya dua pilihan: sharing kekuasaan seperti misalnya jatah kepala daerah/wakilnya atau langsung transaksi saja
wani piro (berani berapa) sewa "perahu".
Semua elite partai biasalah awal-awalnya sih berteriak sambil mengepalkan tangan kanan bahwa partainya tanpa mahar. Prakteknya, tak ada makan siang gratis (
no free lunch). Alasannya, biaya buat saksi, biaya operasional buat sosialisasi sang calon, bla bla bla.
Emang perahu bisa berlayar tanpa solar? Emang pengemudi kapalnya tak ngudut-ngupi? Belum lagi ongkos survei, mereka yang menjaga dermaga sampai yang membersihkan jalan menuju rekom. Semuanya rupiah tanpa nota.
Semakin banyak uang semakin banyak peluang partai yang bisa diborong dan semakin sempit kemungkinan lawan mengalahkannya. Kecuali, elite partainya dikuasai kakak, adik, atau para handai taulannya.
Bisa juga garis tangan, ketiban durian runtuh ada perusahaan (corporate) yang memberikan "beasiswa" buat calon kepala daerah, tanpa harus mengembalikannya. Tentu saja, kompensasinya kebijakan yang menguntungkan perusahaan.
Makanya, tak perlu kaget, jika ada "bocah" yang belum dikenal sebelumnya atau tokoh yang dikenal temperamental--barangkali buat mengkamuflase kopongnya isi kepala--bisa memenangkan pilkada.
Cuma modal popularitas dan elektabilitas tinggi, tanpa dukungan logistik kuat, dana tipis, silahkan minggir saja, pikir ulang, ketimbang habis pilkada aset tergadai. Baru salam kenal saja, kudu pakai sembako. Pake ribut lagi dengan lurah dan camat.
Sejak terdengar hiruk-pikuk
money politic pemilihan gubernur di Provinsi Lampung tahun 2014, masyarakat akhirnya punya standar harga suaranya dari Rp 50 ribu hingga ratusan ribu rupiah per suara. Lumayankan buat penyemangat melangkahkan kaki ke TPS?
Tiap daerah, punya penyebutan sendiri terhadap istilah harga suara tersebut: cis di Tanggamus, cis dan singik di Kota Bandarlampung, inggos di Lampung Barat, selawat di Waykanan, meninis di Pesisir Barat, dll.
Muncul istilah di Kabupaten Pesisir Barat yang terkenal dengan pantainya yang indah tapi termiskin se-Provinsi Lampung, yaitu pasir di pantai itu bisa menyatu jika "basah". Kering, tabur bro. Kata tokoh politik setempat, jangan harap bisa dapat suara banyak tanpa meninis.
Setelah pilkada kadang masih menyisakan masalah uang. Alzier Dianis Thabranie yang mencalonkan diri pada Pilgub 2018 merasa tertipu Rp 50 miliar. Pascapemilihan, ada pejabat akan mengganti biaya yang sudah dikeluarkannya. Kompensasinya, terima kalah.
Kata dia, komitmen tersebut akan dituntutnya dan jadi bahan hingga Pilgub 2024. Sudah terdengar bisik-bisiknya, sosok yang menjanjikannya akan terlibat pesta demokrasi nanti. Kerikil gara-gara meleset janji singik atau cis-nya.
Ada juga, partai belum lunas maharnya, sang calon tak terpilih atau sukses terpilih jadi kepala daerah, sisa
dau pun tegambui. Apa boleh buat, korban
kagek bae. Diramaikan salah, didiamkan menyimpan dendam.
Demokrasi masih barang mewah di negeri ini. Tak hanya biaya penyelenggaraannya yang bisa mencapai puluhan miliar per kabupaten/kota, para calon juga harus menguras tabungan dan menggadaikan aset.
Apa yang bakal diperoleh rakyat dari mahalnya ongkos pemilihan kepala daerah tersebut nantinya? Kesejahteraan rakyat? Adil dan makmur? Jayalah rakyatku, petaniku? Atau apa ya?
Kalau kami sih menunggu sabar kerjasama publikasi, advetorial, dan iklan saja, uang recehan. Gak ada juga gak apa-apa, gak bisa maksa, nasib, namanya juga kuli bro, kuli kuota (tak pakai tinta lagi).
Herman Batin MangkuPelaksana Tugas Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung
