Ketua DPR RI, Puan Maharani/Net
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan pendataan terkait bantuan langsung tunai dalam bentuk subsidi untuk pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan bergaji di bawah Rp 5 juta.
Puan meminta kebijakan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemik Covid-19 dilakukan bukan hanya cepat, tapi juga harus tepat.
“Kebijakan-kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian nasional, juga menyangkut tenaga kerja yang mengalami PHK maupun tidak, dapat dilakukan secara cepat dan tepat,†kata Puan, Rabu (26/8).
Mantan Menteri Koordinator PMK ini menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat tidak bisa ditunda, khususnya pada masa pandemik Covid-19 yang membawa dampak luas.
Pemerintah, kata Puan, harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan yang adil dan berperikemanusiaan untuk seluruh rakyat. Bantuan untuk pemulihan ekonomi harus benar-benar nyata membangkitkan perekonomian nasional.
“Pelaksanaan transfer subsidi gaji ke rekening pekerja diharapkan dapat dilakukan cepat dan tepat, agar dampak pemulihan ekonomi juga bisa dirasakan para pekerja mandiri bergaji di bawah Rp 5 juta,†ujarnya.
Puan juga mendesak pemerintah untuk mencari solusi bagi pekerja informal yang tidak tercatat dalam BPJS Ketenagakerjaan agar bisa ikut mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Seperti diketahui, pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi gaji kepada pekerja swasta dan pegawai pemerintah non-PNS dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta.
Selain harus bergaji di bawah Rp 5 juta, pekerja calon penerima BLT juga tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Subsidi upah yang diberikan tersebut sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp 2,4 juta. Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan atau setiap pembayaran sebesar Rp 1,2 juta.
Semula direncanakan BLT mulai disalurkan pada 25 Agustus 2020. Tapi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pencairan ditunda karena masih perlu finalisasi data calon penerima.
