Berita

M. Rizal Fadillah/Net

Publika

Masirah Al Kubra Meluruskan Kesesatan Penyelenggara Negara

RABU, 26 AGUSTUS 2020 | 09:27 WIB

AGAK lama umat menunggu MUI untuk mengeluarkan Maklumat kembali yang berisi tahzir (peringatan). MUI yang menolak tegas tanpa kompromi RUU HIP dan RUU BPIP karena substansi materi keduanya dinilai sama.

Merujuk pada hasil Kongres Umat Islam 2020 di Pangkal Pinang meminta kepada Presiden agar BPIP segera dibubarkan.

Pernyataan tegas MUI yang sudah disiapkan itu bagus dan juga menggigit terutama sikap tegas bahwa Kepres No. 24/2016 tentang Hari Lahir Pancasila agar dicabut.

Kepres ini menjadi sumber penyelewengan atas tafsir Pancasila. Hari lahir Pancasila bukan 1 Juni 1945, tetapi 18 Agustus 1945.

Karenanya Pemerintah sepantasnya mengeluarkan Kepres baru yang menetapkan hari lahir Pancasila adalah 18 Agustus 1945.

Bagi MUI yang sejak awal menegaskan penolakan RUU HIP, yang kemudian berubah menjadi RUU BPIP, itu memenuhi dua kewajiban yaitu kewajiban syar'i dan kewajiban kebangsaan dalam rangka penegakan kesepakatan.

Ini artinya baik RUU HIP yang menjadi inisiatif DPR dan RUU BPIP yang menjadi usulan pemerintah adalah bukti dan wujud penghianatan dari kesepakatan bangsa Indonesia.

MUI sebagai lokomotif perjuangan umat tentu sangat merasakan kegelisahan umat Islam atas bahaya terhadap bangsa dan negara andai kedua RUU tersebut ditetapkan sebagai Undang Undang.

Karenanya sedemikian serius MUI mewanti-wanti, bahkan sangat mungkin mengancam atas pengabaiannya.

Bila sikap pemerintah dan DPR tetap bersikukuh mempertahankan kedua RUU maka tidak ada jalan lain selain melakukan al masirah al kubra (parade akbar) sebagai jalan konstitusional untuk meluruskan kesesatan penyelenggara negara.

Demikian sejak dini dikemukakan. Bahkan menyebut persiapan panglima segala.

Model "warning" seperti ini semestinya menjadi perhatian baik pemerintah maupun DPR agar mengoreksi diri untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU HIP dan RUU BPIP. Sebaiknya batalkan dan cabut segera. Laksanakan pembubaran BPIP.

Jika peringatan MUI dikeluarkan, maka hal itu merupakan peringatan keagamaan bukan politik atau lainnya, karenanya pernyataan bahwa al masirah al kubra adalah "jalan untuk meluruskan kesesatan" menjadi peringatan syar'i.

Umat Islam tentu bersiap-siap merespon konstruktif seruan MUI dengan risiko dan semangat berkorban apapun untuk agama yang diyakini kebenarannya.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan keagamaan.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji!

Senin, 06 Mei 2024 | 05:37

Samani-Belinda Optimis Menang di Pilkada Kudus

Senin, 06 Mei 2024 | 05:21

PKB Kota Probolinggo cuma Buka Pendaftaran Wawalkot

Senin, 06 Mei 2024 | 05:17

Golkar-PDIP Buka Peluang Koalisi di Pilgub Jabar

Senin, 06 Mei 2024 | 04:34

Heboh Polisi Razia Kosmetik Siswi SMP, Ini Klarifikasinya

Senin, 06 Mei 2024 | 04:30

Sebagian Wilayah Jakarta Diperkirakan Hujan Ringan

Senin, 06 Mei 2024 | 03:33

Melly Goeslaw Tetarik Maju Pilwalkot Bandung

Senin, 06 Mei 2024 | 03:30

Mayat Perempuan Tersangkut di Bebatuan Sungai Air Manna

Senin, 06 Mei 2024 | 03:04

2 Remaja Resmi Tersangka Tawuran Maut di Bandar Lampung

Senin, 06 Mei 2024 | 02:55

Aspirasi Tak Diakomodir, Relawan Prabowo Jangan Ngambek

Senin, 06 Mei 2024 | 02:14

Selengkapnya