Anggota Komisi XI, Kamrussamad/Net
Pemerintah didesak segera melakukan perbaikan terkait dengan pengalokasian dan pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional.
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengatakan, menilai program PEN masih mengalami permasaahan yang berulang, yakni penyerapan anggaran masih rendah baru di angka 25,1 persen.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk berani menyampaikan perubahan skenario PEN.
“Pada sidang kabinet yang selama ini menjadikan K/L dan BUMN sebagai lokomotif utama harus diubah haluannya dan menjadikan Pemda sebagai lokomotif utama pelaksanaan PEN,†ucap Kamrussamad kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/8).
Menurutnya, dengan adanya program dengan mengubah haluan dari BUMN menjadi ke Pemda, Menkeu Sri Mulyani telah berhasil menciptakan ruang fiskal yang lebar dalam perubahan postur APBN 2020.
“Tapi menjadi sia sia jika serapan anggaran tidak optimal. Pemda bisa menjangkau UMKM, bisa penetrasi perlindungan sosial, bisa menahan laju penurunan daya beli, problem Pemda tidak punya dana. Karena refocusing dan realokasi. Saya kira Menkeu Perlu mempertimbangkan hal tersebut,†tegasnya.
Selain itu, Kamrussamad meminta agar dalam penyaluran dana PEN melalui perbankan bisa melalui OJK dengan menyajikan dana penerima modal baru.
“Supaya kita tahu berapa persen nasabah lama dan berapa persen nasabah baru penerima dana PEN karena semua sektor bisnis terdampak, semua klaster terdampak. Jika hanya menggunakan data nasabah lama maka harus kita evaluasi,†katanya.
Kemudian, untuk sektor kesehatan, kata Kamrussamad, saat ini pemerintah baru bisa menyerap 13,9 persen dari dana yang dianggarkan.
“Sebaiknya dilakukan perubahan skema yaitu memberikan insentif ke warga yang mengikuti test swab PCR. Bukan hanya pasien tapi seluruh rakyat Indonesia sehingga bisa ditentukan demarkasi mana warga yang bisa beraktivitas ekonomi di luar rumah. Mana yang harus isolasi,†tutupnya.
