Berita

Smart Helmet merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk menekan penularan Covid-19 di Brunei karena mampu mendeteksi suhu tubuh secara masif/Net

Dunia

Tidak Ada New Normal Di Brunei, Yang Ada Back To Normal

SELASA, 25 AGUSTUS 2020 | 11:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Brunei Darussalam merupakan salah satu negara tetangga Indonesia di kawasan ASEAN yang bisa diacungi jempol dalam hal penanganan pandemik virus corona atau Covid-19.

Bukan tanpa alasan, pasalnya, sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan di Brunei awal Maret lalu, tercatat ada kurang dari 150 kasus infeksi Covid-19 di negara kecil tersebut.

Lebih tepatnya ada 143 kasus Covid-19 dengan tiga di antaranya meninggal dunia dan 139 lainnya dinyatakan sembuh. Sedangkan satu pasien lainnya masih dalam perawatan saat ini.


Bukan hanya itu, sejak lebih dari 100 hari terakhir, negara kesultanan ini juga tidak menemukan adanya kasus infeksi Covid-19 baru.

Dutabesar RI untuk Brunei Darussalam, Dr. Sujatmiko, MA dalam acara webinar mingguan RMOL World View bertajuk "Kabar Dari Brunei Di Saat Covid-19" awal pekan ini menjelaskan bahwa keberhasilan itu tidak lepas dari sederet upaya yang dilakukan oleh pemerintah Brunei dan diamini oleh warganya.

Di antaranya adalah, Brunei memiliki UU yang mengatur soal penyakit menular. Sehingga ketika ada kasus penyakit menular yang dikonfirmasi, UU tersebut langsung diterapkan.

Pemerintah Brunei juga bergerak cepat dengan menerapkan langkah-langkah penutupan sejak awal.

"Masjid, restauran, mal dan tempat keramaian lainnya ditutup dan kemudian physical distancing juga diterapkan sejak awal," jelasnya.

"Negara ini juga menutup negaranya, tidak ada lagi penerbangan langsung ke luar negeri kecuali terbatas untuk mengangkut barang-barang kebutuhan pokok. Termasuk dengan Indonesia, yang selama ini kita punya jalur (penerbangan) khusus ke Jakarta, Surabaya dan Denpasar, sejak awal pandemik diputus," tambah Sujatmiko.

Namun bukan hanya menerapkan aturan dan pembatasan, pemerintah Brunei pun tidak segan untuk menggelontorkan dana hingga jutaan dolar AS untuk mengatasi Covid-19.

Langkah yang diambil oleh pemerintah Brunei diamini dan dipatuhi oleh mayoritas warga Brunei. Bukan hanya karena Brunei memiliki sistem denda yang tinggi bagi mereka yang melanggar peraturan, tapi juga kesadaran masyarakatnya yang tinggi.

"Sistem pemerintahannya juga beda dengan kita, warganya mudah diatur. Tidak terlalu banyak wacana, tidak ada orang yang mengklaim paling hebat. Jadi cepat diatasi. Warganya bersatu, united menghadapi Covid bersama-sama karena menyadari ini menjadi ancaman semuanya," paparnya.

Hal lain yang juga mendorong keberhasilan Brunei dalam menekan angka penularan Covid-19 adalah dengan melibatkan teknologi. Pemerintah Brunei membuat aplikasi yang disebut BruHealth.

"Semua orang Brunei mendaftar di aplikasi tersebut. Semua orang Brunei mendaftar di aplikasi ini sehingga pergerakan mereka terdeteksi," ungkap Sujatmiko.

Selain itu, jelasnya, ada juga Smart Helmet atau helm pintar yang biasanya digunakan petugas di tempat kerumunan. Helm tersebut dengan mudah memindai suhu seseorang.

"Jadi misal mau masuk ke masjid, ada orang berdiri pakai helm seperti org naik motor. Helm itu mendeteksi suhu orang dengan cepat. Jadi aman dilakukan dan bisa massal," tandasnya.

Setelah bebas dari kasus infeksi baru Covid-19 selama lebih dari 100 hari terakhir, kehidupan sehari-hari di Brunei pun berjalan normal.

"Protokol kesehatan masih diterapkan, orang masih diimbau untuk berhati-hati dan mengenakan masker di keramaian," kata Sujadtmiko.

Namun dia menjelaskan bahwa saat ini sangat jarang ditemui warga Brunei mengenakan masker, kecuali di tempat-tempat keramaian.

"Jadi orang sudah jarang pakai masker, orang jarang pakai tes suhu tubuh, kecuali di tempat ramai misalnya di mal atau masjid," unngkapnya.

"Jadi 'new normal'-nya Brunei menurut saya sudah seperti kembali ke normal betulan (back to normal). Sekolah dan kampus sudah kembali buka, mal toko dan kafe juga sudah beroperasi," demikian Sujatmiko.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya