Berita

Tony Rosyid/Net

Publika

Cukup Bilang 'Anti PKI', PDIP Selamat

SENIN, 24 AGUSTUS 2020 | 12:30 WIB

TAK sedikit yang curiga bahwa keturunan PKI dan masyarakat yang berupaya untuk hidupkan kembali komunisme telah memilih untuk berafiliasi ke PDIP. Kecurigaan ini muncul terutama setelah salah seorang kader PDIP menulis buku berjudul: "Aku Bangga Jadi Anak PKI".

Kecurigaan makin menguat ketika ada sejumlah pihak yang mendesak Jokowi atas nama Kepala Negara meminta maaf kepada PKI. Alasannya, PKI itu korban. Beruntung, Jokowi menolak. Jika tidak, akan ada gejolak yang tak perlu terjadi.

Belakangan, usulan fraksi PDIP atas RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang mengusung trisila dan ekasila serta menolak TAP MPRS No 25 Tahun 1966 menjadi bagian dari konsederannya seperti antiklimaks terhadap kecurigaan itu.


Jangan salah paham. Menuduh PDIP itu PKI tentu keliru. Tapi, mencurigai bahwa ada orang-orang yang berpaham komunisme di PDIP memang tak mudah dibuktikan secara hukum. Terlebih ketika hukum berada dalam kendali politik.

Maka, maklumat MUI pada poin 5 yang berisi tuntutan untuk mengusut tuntas pengusul RUU HIP enggak mudah untuk dipenuhi. Dengan kata lain: diabaikan.

Sebelumnya, keputusan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) yang diselenggaran MUI di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, yang menuntut agar BPIP dibubarkan, juga tak dipenuhi.

Malah sebaliknya, pemerintah justru mengeluarkan usulan RUU BPIP. Ini tamparan keras terhadap MUI dan semua ormas yang mengikuti KUII. Sekaligus menunjukkan bahwa MUI tak cukup kuat untuk menekan penguasa.

Beberapa pekan ini, isu HIP mulai meredup. Meski RUU HIP belum dicabut dari prolegnas. Mungkinkah Pemerintah dan DPR sengaja mengulur waktu dan berupaya melunakkan MUI dan pihak-pihak yang menolak HIP? Biar MUI yang jawab.

Kembali pada PDIP, bahwa stigma terhadap partai banteng berkaitan dengan isu komunisme akhir-akhir ini memang semakin menguat. Apakah ini akan ada pengaruhnya terhadap elektabilitas partai yang dipimpin Megawati ini?

Jika berpengaruh, PDIP hanya butuh satu kalimat saja. Melalui Ketua Umum Megawati, cukup membuat satu kalimat sebagai pernyataan resmi bahwa: "PDIP Anti-PKI".

Kalimat ini mujarab. Cukup efektif untuk menghentikan stigma. Dengan satu kalimat ini, stigma PDIP terkait isu komunisme besar kemungkinan akan berangsur-angsur meredup.

Apakah PDIP berani membuat pernyataan itu? Biarlah Ibu Megawati yang menjawab.

Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya