Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil/Net
Kalangan politisi Senayan mengomentari mengenai munculnya organisasi baru yang digagas oleh para pendukung Jokowi-Maruf pada Pilpres 2019, yakni Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA).
KITA dianggap sebagai tandingan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) besutan para tokoh bangsa seperti Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab dan lain sebagainya.
Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil mengatakan, setiap individu memiliki hak yang sama dalam menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah lantaran hal itu telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang.
"Hak berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat dilindungi konstitusi," kata Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/8).
Legislator asal Aceh ini menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia mengenai munculnya KITA dan membiarkan mereka memberikan penilaian terhadap organisasi baru tersebut.
"Soal adanya KITA biarlah rakyat yang menilai mana yang murni karena ingin memperbaiki negeri atau mana yang imitasi," ucapnya.
Menurut Nasir, masyarakat Indonesia telah pandai memilah mana yang asli menyelamatkan dan menyuarakan aspirasi rakyat, mana yang palsu.
Dia menyampaikan satiran kepada organisasi tandingan KAMI itu. Jika organisasi itu palsu, tentu ada "remote control" yang menyetir mereka dalam bertindak dan mendonasi munculnya organisasi itu.
"Kalau imitasi biasanya ada 'remote control' yang mengoperasikannya, pembiayaan biasanya dibiayai oleh yang pegang 'remote kontrol'," sebutnya.
Nasir juga mengingatkan masyarakat ihwal adanya kontra intelijen pada era Orde Baru, yang berusaha melumat kelompok-kelompok kritis lantaran dianggap berbahaya.
"Masa Orde Baru juga kerap terjadi dan dilakukan gerakan 'kontra intelijen' untuk menghancurkan kelompok yang kritis. Saya berharap agar KAMI tidak terganggu dengan kehadiran KITA," tutupnya.
