Berita

Guru Besar Universitas Pertahanan, Prof Salim Said/Repro

Politik

Prof Salim Said: Pancasila Tidak Bisa Diklaim Satu Orang, Unit Politiknya Publik

RABU, 19 AGUSTUS 2020 | 15:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Guru besar ilmu politik Universitas Pertananan Profesor Salim Said, mengkritisi pernyataan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman mengenai pemerintah sudah mengerjakan semua hal yang dikritik oleh sejumlah kalangan masyarakat.

Salim menegaskan bahwa hal tersebut tergantung dari mana masyarakat menafsirkan, apakah Jokowi sudah mengerjakan ataukah belum?

“Masalah di sini adalah penafsiran, apa yang dikerjakan pemerintah, dan bagaimana penafsiran orang terhadap yang dilakukan pemerintah, sebab pemerintah itu bertindak mengikut undang-undang, ini permintaannya saudara Refly, tapi tafsirannya gimana?” tegas Salim di acara Indonesia Lawyer Club, Rabu dini hari (19/8).

Pakar militer senior ini menyinggung perihal Pancasila yang memiliki penafsiran lain dari orang yang memandangnya.

Menurut Saim Said, hal itu disebabkan oleh cara pandang yang berbeda-beda sehingga wajar adanya perbedaan pendapat.

“Persoalan kita dengan Pancasila itu, kan dari dulu adalah tafsiran. Yang akhirnya, adalah mengarah kepada aku lebih Pancasilais dari you! Kalau ada masalah aku tangkap you, karena tafsiran Pancasila you berbahaya. Itu konsekuensi dari soal tafsiran, kalau kita enggak hati-hati maka kita akan jatuh,” ucapnya.

Pihaknya sempat tidak sepakat dengan pernyataan Jokowi dahulu yang mengampanyekan ‘Saya Pancasila’ beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Pancasila itu bukanlah persoalan individu melainkan persoalan seluruh bangsa Indonesia.

“Karena itu saya dulu menulis menilai apa namanya ucapan Pak Jokowi yang mengatakan saya Pancasila.  Saya bilang, Pancasila itu bukan soal pribadi, unit politiknya Pancasila itu masyarakat,” bebernya.

“Saya Pancasilais, tapi kalau saya mencuri, saya korupsi, gimana? jadi Pancasila itu tidak bisa diklaim satu orang itu adalah sesuatu yang untuk publik. Kalau publiknya tidak Pancasilais, seratus menteri Pancasilais, ya tidak ada apa-apa kira-kira seperti itu,” tandasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya