Berita

Guru Besar Universitas Pertahanan, Prof Salim Said/Repro

Politik

Prof Salim Said: Pancasila Tidak Bisa Diklaim Satu Orang, Unit Politiknya Publik

RABU, 19 AGUSTUS 2020 | 15:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Guru besar ilmu politik Universitas Pertananan Profesor Salim Said, mengkritisi pernyataan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman mengenai pemerintah sudah mengerjakan semua hal yang dikritik oleh sejumlah kalangan masyarakat.

Salim menegaskan bahwa hal tersebut tergantung dari mana masyarakat menafsirkan, apakah Jokowi sudah mengerjakan ataukah belum?

“Masalah di sini adalah penafsiran, apa yang dikerjakan pemerintah, dan bagaimana penafsiran orang terhadap yang dilakukan pemerintah, sebab pemerintah itu bertindak mengikut undang-undang, ini permintaannya saudara Refly, tapi tafsirannya gimana?” tegas Salim di acara Indonesia Lawyer Club, Rabu dini hari (19/8).


Pakar militer senior ini menyinggung perihal Pancasila yang memiliki penafsiran lain dari orang yang memandangnya.

Menurut Saim Said, hal itu disebabkan oleh cara pandang yang berbeda-beda sehingga wajar adanya perbedaan pendapat.

“Persoalan kita dengan Pancasila itu, kan dari dulu adalah tafsiran. Yang akhirnya, adalah mengarah kepada aku lebih Pancasilais dari you! Kalau ada masalah aku tangkap you, karena tafsiran Pancasila you berbahaya. Itu konsekuensi dari soal tafsiran, kalau kita enggak hati-hati maka kita akan jatuh,” ucapnya.

Pihaknya sempat tidak sepakat dengan pernyataan Jokowi dahulu yang mengampanyekan ‘Saya Pancasila’ beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Pancasila itu bukanlah persoalan individu melainkan persoalan seluruh bangsa Indonesia.

“Karena itu saya dulu menulis menilai apa namanya ucapan Pak Jokowi yang mengatakan saya Pancasila.  Saya bilang, Pancasila itu bukan soal pribadi, unit politiknya Pancasila itu masyarakat,” bebernya.

“Saya Pancasilais, tapi kalau saya mencuri, saya korupsi, gimana? jadi Pancasila itu tidak bisa diklaim satu orang itu adalah sesuatu yang untuk publik. Kalau publiknya tidak Pancasilais, seratus menteri Pancasilais, ya tidak ada apa-apa kira-kira seperti itu,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

IPW Dinilai Tidak Netral soal Evaluasi Pelaku Tambang Nikel

Jumat, 06 Februari 2026 | 23:47

Megawati Kirim Bunga Buat HUT Gerindra sebagai Tanda Persahabatan

Jumat, 06 Februari 2026 | 23:33

Tiga Petinggi PN Depok dan Dua Pimpinan PT Karabha Digdaya Resmi jadi Tersangka

Jumat, 06 Februari 2026 | 23:13

Reaksi Menkeu Purbaya Ada Anak Buah Punya Safe House Barang Korupsi

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:37

Gerindra Sebar Bibit Pohon Simbol Keberlanjutan Perjuangan

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:25

Gus Yusuf Kembali ke Dunia Pesantren Usai Mundur dari PKB

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:15

Bahlil Siap Direshuffle Prabowo Asal Ada Syaratnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:12

Dasco Jaga Kenegarawanan Prabowo dari Ambisi Jokowi

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:05

PDIP Tak Masalah PAN dan PKB Dukung Prabowo Dua Periode

Jumat, 06 Februari 2026 | 21:53

KPK Dikabarkan Sudah Tetapkan 5 Tersangka OTT Depok

Jumat, 06 Februari 2026 | 21:29

Selengkapnya