Berita

Guru Besar Universitas Pertahanan, Prof Salim Said/Repro

Politik

Prof Salim Said: Pancasila Tidak Bisa Diklaim Satu Orang, Unit Politiknya Publik

RABU, 19 AGUSTUS 2020 | 15:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Guru besar ilmu politik Universitas Pertananan Profesor Salim Said, mengkritisi pernyataan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman mengenai pemerintah sudah mengerjakan semua hal yang dikritik oleh sejumlah kalangan masyarakat.

Salim menegaskan bahwa hal tersebut tergantung dari mana masyarakat menafsirkan, apakah Jokowi sudah mengerjakan ataukah belum?

“Masalah di sini adalah penafsiran, apa yang dikerjakan pemerintah, dan bagaimana penafsiran orang terhadap yang dilakukan pemerintah, sebab pemerintah itu bertindak mengikut undang-undang, ini permintaannya saudara Refly, tapi tafsirannya gimana?” tegas Salim di acara Indonesia Lawyer Club, Rabu dini hari (19/8).


Pakar militer senior ini menyinggung perihal Pancasila yang memiliki penafsiran lain dari orang yang memandangnya.

Menurut Saim Said, hal itu disebabkan oleh cara pandang yang berbeda-beda sehingga wajar adanya perbedaan pendapat.

“Persoalan kita dengan Pancasila itu, kan dari dulu adalah tafsiran. Yang akhirnya, adalah mengarah kepada aku lebih Pancasilais dari you! Kalau ada masalah aku tangkap you, karena tafsiran Pancasila you berbahaya. Itu konsekuensi dari soal tafsiran, kalau kita enggak hati-hati maka kita akan jatuh,” ucapnya.

Pihaknya sempat tidak sepakat dengan pernyataan Jokowi dahulu yang mengampanyekan ‘Saya Pancasila’ beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Pancasila itu bukanlah persoalan individu melainkan persoalan seluruh bangsa Indonesia.

“Karena itu saya dulu menulis menilai apa namanya ucapan Pak Jokowi yang mengatakan saya Pancasila.  Saya bilang, Pancasila itu bukan soal pribadi, unit politiknya Pancasila itu masyarakat,” bebernya.

“Saya Pancasilais, tapi kalau saya mencuri, saya korupsi, gimana? jadi Pancasila itu tidak bisa diklaim satu orang itu adalah sesuatu yang untuk publik. Kalau publiknya tidak Pancasilais, seratus menteri Pancasilais, ya tidak ada apa-apa kira-kira seperti itu,” tandasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya