Berita

Abdul Kadir Karding/Net

Politik

Karding: Deklarasi KAMI Dapat Dimaknai Lanjutan Barisan Orang Kalah Di Pilpres 2019

SELASA, 18 AGUSTUS 2020 | 15:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi III DPR RI Abdul Kadir Karding angkat bicara mengenai deklarasi KAMI yang digelar hari ini, Selasa (18/8).

Menurutnya, tokoh-tokoh yang ada di dalam organisasi penggerak untuk menyelamatkan Indonesia itu merupakan barisan sakit hati yang kalah dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 silam.

“Pendeklarasian KAMI dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Karena kalau melihat daftar nama sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu. Ini aartinya lanjutan. Lanjutan karena jagonya kalah,” ujar Karding di gedung parlemen, Senayan, Selasa (18/8).

Politisi PKB ini mengatakan, dari sisi demokrasi, menurutnya para tokoh dalam organisasi KAMI merupakan orang yang tidak menjalankan demokrasi secara tepat.

“Kalau dari sisi demokrasi sebenarnya hal semacam ini boleh dikatakan orang-orang yang tidak menjalankan demokrasi secara tepat. Dalam demokrasi itu kalau kalah ya sudah, kita mengambil posisi yang terbaik adalah mendukung pemerintah di hal-hal yang positif,” tegasnya.

Dia menambahkan, koalisi para tokoh-tokoh nasional dalam KAMI memiliki tujuan untuk mencari posisi di pemerintahan.

Karding mengimbau, seharusnya KAMI membantu pemerintah bukan membuat gaduh.

“Lalu kedua, sebenarnya koalisi semacam ini karena kita tahu tujuannya sebenarnya lebih pada oposisi bagi pemerintah kalau melihat gelagatnya,” katanya.

“Itu sih yang lebih penting adalah bagaimana di era pandemik ini kita semua bergotong royong, bahu membahu, ikut menyelesaikan masalah yang ada termasuk penderitaan masyarakat yang terjadi karena pandemik ini bukan hal yang mudah sehingga butuh kebersamaan. Kalau ada yang melakukan kritik, mestinya dibangun dengan solusi-solusi konkret,” jelasnya.

Pihaknya berharap, agar para tokoh yang tergabung dalam KAMI memberikan kritik sehat bagi pemerintah bukan malah menjatuhkan.

“Di negara demokrasi tentu koalisi seperti ini tidak boleh dilarang, Tetapi harapan saya adalah pendapat atau kritik yang dilakukan mestinya harus dibarengi oleh solusi-solusi konkret, sehingga itu menyehatkan negara kita, menyehatan demokrasi kita,” tandasnya.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Terobosan Baru, Jaringan 6G Punya Kecepatan hingga 100 Gbps

Selasa, 07 Mei 2024 | 12:05

172 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah Serentak Gelar Aksi Bela Palestina Kutuk Israel

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:54

Usai Terapkan Aturan Baru, Barang Kiriman TKI yang Tertahan di Bea Cukai Bisa Diambil

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:37

MK Dalami Pemecatan 13 Panitia Pemilihan Distrik di Puncak Papua ke Bawaslu dan KPU

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:29

Tentara AS dan Pacarnya Ditahan Otoritas Rusia

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:18

Kuasa Pemohon dan Terkait Sama, Hakim Arsul: Derbi PHPU Seperti MU dan City

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:11

Duet PDIP-PSI Bisa Saja Usung Tri Risma-Grace Natalie di Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:56

Bea Cukai Bantah Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:37

Pansel Belum Terbentuk, Yenti: Niat Memperkuat KPK Gak Sih?

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:35

Polri: Gembong Narkoba Fredy Pratama Kehabisan Modal

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:08

Selengkapnya