Karding: Deklarasi KAMI Dapat Dimaknai Lanjutan Barisan Orang Kalah Di Pilpres 2019

Anggota Komisi III DPR RI Abdul Kadir Karding angkat bicara mengenai deklarasi KAMI yang digelar hari ini, Selasa (18/8).

Menurutnya, tokoh-tokoh yang ada di dalam organisasi penggerak untuk menyelamatkan Indonesia itu merupakan barisan sakit hati yang kalah dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 silam.

“Pendeklarasian KAMI dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Karena kalau melihat daftar nama sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu. Ini aartinya lanjutan. Lanjutan karena jagonya kalah,” ujar Karding di gedung parlemen, Senayan, Selasa (18/8).

Politisi PKB ini mengatakan, dari sisi demokrasi, menurutnya para tokoh dalam organisasi KAMI merupakan orang yang tidak menjalankan demokrasi secara tepat.

“Kalau dari sisi demokrasi sebenarnya hal semacam ini boleh dikatakan orang-orang yang tidak menjalankan demokrasi secara tepat. Dalam demokrasi itu kalau kalah ya sudah, kita mengambil posisi yang terbaik adalah mendukung pemerintah di hal-hal yang positif,” tegasnya.

Dia menambahkan, koalisi para tokoh-tokoh nasional dalam KAMI memiliki tujuan untuk mencari posisi di pemerintahan.

Karding mengimbau, seharusnya KAMI membantu pemerintah bukan membuat gaduh.

“Lalu kedua, sebenarnya koalisi semacam ini karena kita tahu tujuannya sebenarnya lebih pada oposisi bagi pemerintah kalau melihat gelagatnya,” katanya.

“Itu sih yang lebih penting adalah bagaimana di era pandemik ini kita semua bergotong royong, bahu membahu, ikut menyelesaikan masalah yang ada termasuk penderitaan masyarakat yang terjadi karena pandemik ini bukan hal yang mudah sehingga butuh kebersamaan. Kalau ada yang melakukan kritik, mestinya dibangun dengan solusi-solusi konkret,” jelasnya.

Pihaknya berharap, agar para tokoh yang tergabung dalam KAMI memberikan kritik sehat bagi pemerintah bukan malah menjatuhkan.

“Di negara demokrasi tentu koalisi seperti ini tidak boleh dilarang, Tetapi harapan saya adalah pendapat atau kritik yang dilakukan mestinya harus dibarengi oleh solusi-solusi konkret, sehingga itu menyehatkan negara kita, menyehatan demokrasi kita,” tandasnya.