Himsataki: PMI Sebagai Pahlawan Devisi Sudah Saatnya Merdeka

Harmonisasi Integrasi Mitra Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) setuju dengan padangan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) selaku pahlawan keluarga maupun pahlawan devisa sudah saatnya merdeka.

Demikian disampaikan Ketua Umum Himsataki, Tegap Harjadmo yang mengapresiasi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani yang sukses menggelar dialog panel dengan tema "Memerdekakan PMI Menuju Indonesia Maju" dalam rangka memperingati HUT ke-75 RI, Minggu (16/8).

Dialog panel BP2MI diikuti Kepala Staf Presiden, Moeldoko yang diwakili oleh Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardhani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, Yuda Nugraha, serta Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena.

Tegap Harjadmo menegaskan, dengan lahirnya UU 18/2017 tentang Perlindungan PMI maka kemerdekaan bagi PMI akan terwujud karena di dalam peraturan itu ada tujuh unsur yang bersama-sama harus sinergikan dan dijalankan, baik oleh regulator baik di pemerintahan pusat maupun daerah, serta para pihak terkait.

Tujuh unsur itu adalah, perlindungan hukum bagi PMI di negara penempatan; tata kelola perekrutan calon PMI yang dilaksanakan mulai dari pemerintah desa; perlindungan ekonomi calon PMI, PMI dan purna PMI beserta keluarganya.

Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi PMI; layanan terpadu satu atap (LTSA) penempatan dan perlindungan PMI; tata kelola penempatan dan perlindungan PMI oleh P3MI; dan tata Kelola kepulangan PMI setelah selesai masa kontrak serta yang bermasalah.

Tegap Harjadmo meyakini, apabila tujuh Komponen itu dapat disinergikan dengan baik, terukur dan akutabel maka PMI akan menjadi PMI cerdas dan merdeka.