Berita

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil/Net

Politik

Aparat Wajib Lindungi KAMI Dari Pengancam Demokrasi

MINGGU, 16 AGUSTUS 2020 | 10:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) seharusnya membuat pemerintah bersyukur karena masih ada kelompok yang peduli pada bangsa meski tidak di lingkar kekuasaan.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan bahwa pemerintah juga wajib melindungi gerakan yang akan dideklarasikan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin dan kawan-kawan pada 18 Agustus mendatang itu.

“Baguslah ada KAMI itu. Justru pemerintah harus berterima kasih dengan tokoh-tokoh ini yang masih peduli,” katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (16/8).


Legislator dari Fraksi PKS ini mengatakan, seharusnya KAMI dilindungi oleh aparat penegak hukum jika terjadi ancaman terhadap mereka, sebagaimana pernah disampaikan oleh Din Syamsuddin. Apalagi, sambung Nasir, organisasi ini berdiri semata-mata untuk membangun demokrasi Indonesia.

“Aparat penegak hukum wajib melindungi mereka dari siapapun yang mau mengancam demokrasi. Jadi, kalau dengar ada ancaman-ancaman yang dialamatkan kepada mereka, maka aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian harus sigap untuk melindungi,” katanya.

Bagi politisi asal Aceh ini, perlindungan kepada anggota KAMI sama saja melindungi demokrasi di Indonesia. Artinya, pihak-pihak yang mengancam KAMI sejatinya adalah pengancam demokrasi yang sesungguhnya.

“Melindungi mereka itu sama saja melindungi demokrasi. Justru yang mengancam mereka itu yang mengancam demokrasi. Jadi, demokrasi dalam ancaman, kalau ada ancaman-ancaman yang dialamatkan ke mereka,” demikian Nasir Djamil.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

IPW Dinilai Tidak Netral soal Evaluasi Pelaku Tambang Nikel

Jumat, 06 Februari 2026 | 23:47

Megawati Kirim Bunga Buat HUT Gerindra sebagai Tanda Persahabatan

Jumat, 06 Februari 2026 | 23:33

Tiga Petinggi PN Depok dan Dua Pimpinan PT Karabha Digdaya Resmi jadi Tersangka

Jumat, 06 Februari 2026 | 23:13

Reaksi Menkeu Purbaya Ada Anak Buah Punya Safe House Barang Korupsi

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:37

Gerindra Sebar Bibit Pohon Simbol Keberlanjutan Perjuangan

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:25

Gus Yusuf Kembali ke Dunia Pesantren Usai Mundur dari PKB

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:15

Bahlil Siap Direshuffle Prabowo Asal Ada Syaratnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:12

Dasco Jaga Kenegarawanan Prabowo dari Ambisi Jokowi

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:05

PDIP Tak Masalah PAN dan PKB Dukung Prabowo Dua Periode

Jumat, 06 Februari 2026 | 21:53

KPK Dikabarkan Sudah Tetapkan 5 Tersangka OTT Depok

Jumat, 06 Februari 2026 | 21:29

Selengkapnya