Presiden RI Joko Widodo/Rep
Presiden Joko Widodo menyampaikan defisit APBN tahun 2021 berada di kisaran Rp. 971,2 triliun, atau setara 5,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pada masa transisi R-APBN tahun 2021 dengan rencana pendapatan negara Rp 1.776,4 triliun dan belanja negara Rp 2.747,5 triliun, maka defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB," ujar kepala negara dalam memberikan pidato kenegaraan nota keuangan pemerintah, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Presiden Jokowi berjanji defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.
Adapun untuk pembiayaan utang, akan dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi.
"Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten. Pembiayaan defisit R-APBN tahun 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah," katanya.
Pemerintah, lanjut Presiden Jokowi, akan berkomitmen dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali.
"Pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar surat berharga negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah," ujarnya.
Dari segi pembiayaan investasi juga akan dilakukan pemerintah di tahun 2021 dengan anggaran sekitar Rp 169,1 triliun. Pendanaan tersebut direncanakan akan digunakan untuk empat sektor.
"Pertama, pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar-generasi; Kedua, pemberdayaan UMKM dan usaha mikro guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan; Ketiga, mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, permukiman, serta ketahanan energi," ucapnya.
"Keempat, mendorong program ekspor nasional melalui penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional," tandas Presiden Joko Widodo menambahkan.
