Berita

Mendikbud Nadiem Makarim/Net

Politik

Isu Reshuffle Kembali Mencuat, Nadiem Makarim Menteri Paling Layak Diganti

JUMAT, 14 AGUSTUS 2020 | 08:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Isu akan terjadi perombakan kabinet kembali mencuat usai beredar kabar bahwa ada larangan bagi Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak meninggalkan Ibukota hingga 22 Agustus mendatang.

Direktur Eksekutif Periskop Data, Muhamad Yusuf Kosim mengaku tidak kaget dengan menguatnya isu reshuffle kabient. Mengingat, selama ini banyak menteri yang memiliki kinerja kurang memuaskan.

Saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Yuko -sapaan akrabnya- mengatakan, menteri yang paling layak diganti adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.


"Kebijakan Nadiem di era pandemik corona tidak terlalu baik, misalnya pembelajaran online, cara belajar jarak jauh yang tidak memperhatikan infrastruktur seperti internet dan kesiapan guru di seluruh penjuru nusantara," demikian kata Yuko kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/8).

Yuko menjelaskan, bencana non alam virus corona baru (Covid-19) memang datang tiba-tiba dan tak disangka. Meski demikian, seharusnya Nadiem sebagai menteri yang mengurusi bidang pendidikan seharusnya melakukan percepatan dengan inovasi-inovasi yang memudahkan.

Selama ini, Yuko menilai, Nadiem terkesan tidak memahami kondisi Indonesia secara menyeluruh.

"Kementerian harus melakukan inovasi dengan tiba-tiba, Mendikbus tidak memahami kondisi Indonesia, bagaimana kondisi internet di negara kita, jangan bicara jauh-jauh luar jawa, di wilayah Banten dan pedalaman lain internet sulit dijangkau," kata Pria yang juga Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia).

Selama era pandemik Covid-19, Yuko menyoroti berbagai kebijakan Nadiem yang kerap menimbulkan masalah baru.

Beberapa masalah yang muncul itu, mulai siswa yang harus membanying tulang hanya untuk membeli paket data internet, orang tua mencuri handphone karena anaknya membutuhkan untuk pembelajaran online.

Yuko meyakini, fakta-fakta di lapangan seperti itu tidak akan terjadi apabila Nadiem mampu menerbitkan kebijakan yang menyentuh akar masalah pendidikan di Indonesia.

"Faktanya di bawah memang miris, ada pelajar yang harus kerja untuk beli paket data, ada orang tua yang berani mencuri handphone hanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya untuk belajar online, yang paling miris ada kabar siswi menjual diri untuk memenuhi kebutuhan beli paket data," pungkas Yuko.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya