Berita

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menemui Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin/Net

Politik

Didatangi Serikat Pekerja, Aziz Syamsuddin: Mereka Ingin Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

KAMIS, 13 AGUSTUS 2020 | 19:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Setelah beberapa hari lalu menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kini Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menemui Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Dalam pertemuan di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, pimpinan Baleg M. Nurdin dan anggota Baleg Lamhot Sinaga juga turut mendampingi Azis Syamsuddin.

Pertemuan tersebut dimaksudkan memberikan masukan terkait pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas di Badan Legislasi DPR RI.


Azis Syamsuddin menegaskan bahwa kedatangan serikat pekerja meminta agar kepentingan pekerja nantinya dapat masuk dan terakomodir dengan baik serta terawasi dalam proses pembahas RUU Cipta Kerja.

"Intinya kehadiran KSPN ke DPR untuk dapat dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja sehingga kepentingan pekerja dapat terakomodir dan terjalin komunikasi dengan baik," ujar Aziz, Kamis (13/8).

"Tentunya DPR menyambut baik dan sangat berterima kasih telah memberi masukan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional," imbuhnya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, dalam diskusi yang berkembang bersama serikat buruh. Antara DPR dan buruh memiliki persamaan perspektif mengenai adanya RUU Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan reformulasi di tengah krisis ekonomi akibat Covid-19.

Menurutnya, Indonesia perlu melakukan percepatan pembangunan ekonomi nasional dengan membuka lapangan kerja, investasi dan peningkatan produktifitas perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia di tengah krisis ekonomi global saat ini.

"Jangan sampai kita mengalami krisis berkepanjangan dan mengalami resesi. Oleh karenanya, RUU Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan di masa Krisis ekonomi dunia yang sedang bergejolak di masa pandemik Covid-19," katanya.

Dia berharap agar elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam memahami pembahasan RUU Cipta Kerja dengan selalu membuka situs resmi DPR agar mendapatkan informasi dan substansi yang tepat sesuai dengan perkembangan waktu dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

"Pembahasan RUU Cipta Kerja selalu terbuka dan kerap di siarkan di TV Parlemen DPR RI dan Website DPR. Tentunya DPR selalu mendengar dan menerima masukan dari pihak manapun dalam pembahasan RUU Cipta Kerja," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya