Berita

Syed Ibrahim Syed Noh/Net

Dunia

Tolak Rencana Aneksasi Tepi Barat Oleh Israel Anggota Parlemen Malaysia Akan Kirim Petisi Ke Kedubes AS

RABU, 12 AGUSTUS 2020 | 16:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menyikapi rencana Israel yang akan menganeksasi wilayah Tepi Barat, anggota parlemen Malaysia berencana akan mengirim petisi ke kedutaan besar Amerika Serikat dan Palestina pada Senin depan.

Syed Ibrahim Syed Noh mengatakan lebih dari 130 anggota parlemen dari pemerintah dan oposisi telah menandatangani petisi yang menguraikan enam rekomendasi. Ia mengatakan, hal itu juga akan disampaikan ke Inter-Parliamentary Union dan Regional Parliamentary Union seperti Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

Petisi itu antara lain menyerukan pengusiran Israel dari Perserikatan Bangsa-Bangsa serta semua badannya.


"Saya ingin mengumumkan hari ini bahwa petisi telah ditandatangani oleh lebih dari 130 anggota parlemen dari pemerintah dan oposisi. Mereka telah menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadap mosi dan rekomendasinya," katanya seperti dikutip dari NST, Rabu (12/8).

Syed Ibrahim mengatakan alasan petisi itu karena pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini bahwa rencananya untuk mencaplok bagian Tepi Barat yang diduduki Israel "belum keluar dari meja" namun meskipun meskipun rencana 1 Juli tidak berjalan sesuai jadwal.

Netanyahu juga mengatakan bahwa meskipun ada kendala pandemik Covid-19 dan perlawanan dari banyak pihak, rencana kontroversial tersebut tetap akan dilanjutkan.

Syed Ibrahim mengatakan rekam jejak Israel atas pelanggaran mencolok terhadap perjanjian, resolusi PBB, dan hukum internasional adalah kesaksian tentang apa yang mungkin terjadi.

“Saya khawatir Israel akan terus melanggar kedaulatan Palestina dan akan langsung menindas Palestina,” katanya.

Syed Ibrahim juga meminta anggota parlemen di negara lain untuk bergabung dalam upaya menuntut AS dan Israel menghentikan rencana aneksasi.

“Ini bukan tentang agama semata karena ada Muslim, Yahudi, dan Kristen di Palestina. Ini tentang kedaulatan dan keinginan untuk hidup damai dan harmonis di tanah, harta benda, dan keluarga mereka sendiri,” katanya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya