Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

Saleh Daulay: Regulasi Banyak Tapi Kasus Covid-19 Malah Meningkat, Artinya Ya Gagal

RABU, 12 AGUSTUS 2020 | 03:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penanganan pandemik Covid-19 yang dilakukan pemerintah Indonesia terlalu banyak diisi dengan regulasi.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, sedikitnya ada 69 regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, hingga ke tingkat kabupaten/kota.

"Regulasi penanganan Covid-19 di Indonesia ini saya kira termasuk regulasi dan aturan paling banyak dibandingkan negara lain," kata Saleh dalam acara ILC, Selasa (11/8).


Dengan banyaknya aturan tersebut, artinya regulasi yang dikeluarkan pemerintah tersebut sudah lengkap, termasuk protokol kesehatan sejak munculnya pandemik Covid-19 di Indonesia.

"Tapi persoalannya, kenapa kok kecenderungannya meningkat (kasus Covid-19). Tadi ada teori semakin banyak yang dites, semakin banyak orang yang ketahuan positif. Kalau semakin ketahuan banyak ya semakin gagal menurut saya," tegasnya.

Padahal seharusnya hal itu terbalik. Semakin banya tes, maka seharuanya jumlah pasien positif Covid-19 akan sedikit.

"Boleh saja semakin banyak samplingnya, semakin orang dapet. Tapi kalau berhasil, semakin banyak dilakukan tes mestinya yang terkena sedikit. Di negara lain kan juga begitu," tegasnya.

Dengan kata lain, kata Saleh, adanya peraturan pemerintah sampai ke tingkat bawah tidak mampu mendisiplinkan masyarakat untuk tetap ikut protokol kesehatan dan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

"Artinya, regulasi yang ada itu tidak efektif diimplemntasikan. Kalau ada klaim yang mengatakan 'kami ini paling mengerti menangani Covid-19', itu adalah klaim sepihak yang belum tentu benar. Kenapa? Faktanya sampai hari ini Covid-19 di Indonesia ini masih jadi problem," demikian Saleh.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya