Berita

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron/Net

Politik

Herman Khaeron: Untuk Apa Investasi China Kalau Keuntungan Dan Nilai Tambah Mereka Ambil?

SENIN, 10 AGUSTUS 2020 | 09:42 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kehadiran investasi dari negeri China di Indonesia mulai dipertanyakan. Sebab, manfaat dari investasi itu tidak menyebar ke rakyat Indonesia, melainkan kembali kepada negeri tirai bambu itu.

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron merupakan salah satu yang mempertanyakan kehadiran investasi China tersebut.

“Untuk apa investasi China jika sumber daya alam disediakan Indonesia, mesin dan peralatan China, dan tenaga kerja China,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (10/8).


Selain itu, anggota Komisi VI DPR ini juga menekankan bahwa tak jarang nilai tambah dari investasi itu diambil oleh China. Begitu juga dengan keuntungan investasi yang mengalir ke negeri berhaluan komunis tersebut.

Sementara Indonesia, sambung, ketiban sial karena harus menanggung masalah kerusakan lingkungan. Tidak hanya itu, Indonesia juga kembali dijadikan pasar atas produk hasil investasi tersebut.

“Ruwet,” tutupnya.

Pada Sabtu (8/8) lalu, ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke wilayah Pulau Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjung Pinang.

Sebanyak 325 TKA China tersebut merupakan tenaga ahli konstruksi yang akan bekerja di PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Galang Batang. Mereka dikontrak selama enam bulan untuk menyelesaikan proyek konstruksi di PT BAI.

Selanjutnya para TKA tersebut akan menjalani masa karantina selama 14 hari di Bintan untuk memastikan tidak terpapar Covid-19.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya