Ekstradisi Maria Pauline Di Tengah Bebasnya Djoko Tjandra Seperti Lomba Menonjolkan Prestasi Hindari Reshuffle

Harus ada perlakuan yang sama dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam perburuan kasus kejahatan di Tanah Air yang masih berstatus buronan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon mengenai penangkapan buronan pembobol ATM BNI tahun 2002-2003 Maria Pauline Lumowa yang dianggap terlalu berlebihan.

“Saya sih melihatnya, mestinya penanganan terhadap masalah-masalah buronan ini kan standarnya jelas sama, bukan sekadar selera dan juga treatment yang berbeda, kelihatan sekali ada perbedaan,” ujar Fadli Zon di Media Center DPR RI, gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).

Perbedaan tersebut dirasakan saat ia menyandingkan kasus Maria dengan buronan Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra yang hingga kini masih bebas berkeliaran. Bahkan ia juga menyoroti kemudahan izin kependudukan yang baru-baru ini didapat Djoko Tjandra sebagai syarat pengajuan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Kelihatan sekali ada perbedaan, yang satu begitu mudah lolos dan bisa mendapatkan e-KTP, ini juga ada satu treatment khusus,” katanya.

Dia berharap agar penangkapan Maria Pauline ini murni keberhasilan Kemenkumham, bukan pencitraan agar tidak ditendang Presiden Joko Widodo dari kabinet.

“Jangan sampai nanti orang menduga karena orang berlomba-lomba menonjolkan prestasinya karena takut di-reshuffle gitu,” tandasnya.