Berita

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus/Net

Politik

Calon Tunggal Di Tengah Corona, Anggota DPR: Ini Lahan Empuk Bagi Petahana

SENIN, 06 JULI 2020 | 16:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pasangan calon tunggal pada pemilihan kepala saerah (Pilkada) serentak diprediksi bakal meningkat di tahun 2020 ini.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengatakan penyebabnya adalah ruang interaksi sosial untuk kampanye terbatasi akibat pandemik Covid-19. Keadaan itu membuat parpol lebih memilih bakal calon yang sudah punya bekal elektabilitas tinggi dan sumber daya yang kuat.

Menurutnya, dampak negatif dari pandemik juga membuat sumber daya yang dimiliki para calon lawan di daerah semakin mengecil. Modal mereka untuk mengikuti pesta demokrasi tidak signifikan sehingga opsi mundur dari perhelatan pilkada menjadi pilihan.


"Tak menafikan keadaan pandemik bisa berakibat terjadinya calon tunggal di Pilkada 2020. Hal ini bisa menjadi kesempatan empuk bagi petahana dan keluarga untuk mengikuti kembali pilkada dengan cara meraup dukungan semua partai di daerah, sehingga tidak ada lagi calon sebagai pesaing," ujar Guspardi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/7).

Legislator asal Sumatera Barat ini mengkritik adanya cara tersebut. Pasalnya, bisa berdampak buruk bagi pendidikan politik masyarakat. Masyarakat disuguhi cara pandang politik yang mengedepankan menang adalah pilihan. Padahal, adu gagasan untuk kemaslahatan daerah adalah esensi dari digelarnya pilkada.

"Pemilu dalam demokrasi itu apa? Itu kan pertarungan antara satu kandidat dengan kandidat yang lain, bukan antara satu kotak dengan kandidat atau sebaliknya," bebernya.

Dia mengungkapkan masyarakat masih sering menjadi korban akibat buruknya pola persaingan politik oleh para kandidat kepala daerah. Contoh nyata untuk hal ini adalah politik uang yang masih menjadi siasat terselubung oleh para kandidat. Padahal, hal itu berefek buruk bagi demokrasi.

Fenomena calon tunggal yang memanfaatkan situasi pandemik untuk maju sendirian di pilkada menambah daftar metode culas yang berdampak buruk bagi demokrasi tersebut.

Guspardi mendesak agar cara seperti itu tak dilakukan jika ingin membangun daerah dengan baik.

"Saya sebagai anggota DPR tentu mengimbau kepada masyarakat, kepada para tokoh, apalagi para petinggi partai untuk menghindari calon tunggal itu," tegasnya.

"Kita kan harusnya adu konsep, adu gagasan mau dibawa ke mana daerah, mau dibawa ke mana masyarakat," tutup Guspardi menambahkan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya