Berita

Jimly Assiddiqie/RMOL

Politik

50 RUU Prolegnas Bisa Tidak Relevan Di Era Pasca Covid-19

SABTU, 04 JULI 2020 | 02:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebanyak 50 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020 tidak relevan lagi untuk dibahas baik di parlemen maupun pemerintahan.

Cendikiawan muslim Jimly Asshiddiqie menyebutkan, pandemik Covid-19 yang saat ini terjadi akan mengubah tatanan hidup manusia baik di bidang ekonomi maupun politik.

“Karena, sesudah Covid-19 ini akan ada perubahan serius terhadap wajah dunia. Baik di bidang ekonomi, dan mungkin juga di bidang politik," ujar Jimly dalam acara webinar ICMI yang membedah omnibus law, Jumat (3/7).


"Saya ingin sekali semua kalangan menyadari dampak Covid-19 ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi ini menyangkut depresi ekonomi dunia,” imbuhnya.

Dia mengatakan perubahan wajah dunia ini, tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah Indonesia. Pihaknya meramalkan akan ada perang dunia ketiga, pada saat pilpres di Amerika Serikat digelar.

“Ini soal serius sekali. Apalagi nampaknmya, akan ada perang dunia ketiga ini sudah semakin jelas semakin nyata, ini tergantung pilpres di Amerika, apakah itu plus minusnya, bulan November 2020 ini,” jelasnya.

Ketua Umum ICMI ini menambahkan, seluruh dunia telah mempersiapkan adanya perang dunia ketiga dan pemerintah Indonesia diminta juga mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi tersebut.

“Kita harus mencatat bahwa akan ada sesuatu yang besar mengubah di dunia. Lebih gawat dari the great deppresion, diantara perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu ada the great depreesion tahun 1929 sampai lima tahun, dan itulah yang mengubah wajah dunia sampai pertengahan abad 20,” tuturnya.

Bahkan, menurut Jimly, perubahan besar di dunia tersebut nantinya akan lebih besar dari depresi tahun 30an.

Sehingga, Indonesia dituntut untuk membuat skenario khusus dalam menghadapi situasi tidak normal nantinya. Bukan malah sibuk membahas 50 RUU yang dinilainya kurang relevan untuk saat ini.

"Kalau menurut saya semua kekuatan nasional harus mempersiapkan skenario, maka boleh jadi apa yang kita rumuskan soal RUU 50 itu enggak relavan lagi," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya