Berita

Lima Pimpinan MPR mengunjungi Ketua PBNU, KH Said Aqil Siradj, Jumat (3/7), untuk membahas RUU HIP/Net

Politik

Ditemui Pimpinan MPR, Said Aqil: Perasaan Kita Sama, Khawatir Terjadi Perpecahan Akibat RUU HIP

JUMAT, 03 JULI 2020 | 16:24 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Lima pimpinan MPR RI menemui Ketua PBNU, KH Said Aqil Siradj, di Kantor PBNU, Jalan Kramat, Jakarta Pusat, guna membahas RUU HIP yang saat ini tengah berpolemik di masyarakat, Jumat (4/7).

KH Said Aqil menyampaikan, akibat kemunculan RUU HIP, terjadi ketegangan di tengah masyarakat. Bahkan dia melihat ada saling fitnah dan memojokkan pihak tertentu.

“Saling memfitnah, saling memojokkan, saling mengkhawatirkan, saling khawatir, saling ada rasa takut, kalau ini diteken jadi UU. Pasti akibatnya akan terjadi perpecahaan,” ujar Said di Kantor PBNU, Jumat (4/7).


Setelah kurang lebih satu jam berdiskusi dengan pimpinan MPR RI di kantornya, Said Aqil mengatakan baik MPR maupun PBNU menyetujui dan menyepakati RUU HIP tersebut untuk dicabut. Sebab memiliki banyak mudharat di tengah masyarakat terlebih di saat situasi krisis saat ini.

“Alhamdulillah, tadi diskusi dengan Pak Bambang Soesatyo dan bapak yang lain dari MPR, perasaan-perasaan kita seperti itu, sama. Keprihatinan seperti itu sama di PBNU, bahwa kita sangat prihatin dengan keadaan masyarakat yang sudah terbakar dengan adanya RUU HIP,” ujarnya.

Jika nanti pemerintah akan merombak konten dan judul RUU HIP, Said Aqil berpesan agar tidak sama dengan sebelumnya. Dia khawatir akan muncul prasangka masyarakat yang berlebihan terkait usulan nama dan konten baru RUU HIP nantinya.

“Walaupun, nanti dirombak kalau namanya masih mirip-mirip, HIP atau PIP, nanti pasti akan disalahpahami. Ini cuma pura-pura saja, kamuflase saja kontennya seperti itu,” tuturnya.

“Walaupun, kita tahu yang di Jakarta ini, yang moderat yang modern ini paham. Tapi masyarakat bawah, kiai-kiai kita masih belim memahami hal itu. Maka, sebaiknya RU HIP dicabut total. Dimulai dari awal lagi, kajian dari awal lagi,” tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya