Berita

Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno/Net

Politik

Klarifikasi Soal CSR, Komisi VII: Kami Bukan Minta Tapi Mengusulkan, Jangan Diputarbalikkan

JUMAT, 03 JULI 2020 | 09:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kabar yang menyebut Komisi VII meminta CSR kepada mitranya saat rapat kerja bersama Dirut Inalum, Dirut PTBA, Dirut PT Timah beberapa waktu lalu, dibantah Pimpinan Komisi VII, Eddy Soeparno.

Eddy mengklarifikasi kabar tersebut bahwa Komisi VII tidak pernah meminta CSR kepada petinggi perusahaan pelat merah.

"Bukan minta, ini sekaligus saya mau klarifikasi," kata Eddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/7).


Dia menjelaskan, anggota Komisi VII memang sering diundang oleh sejumlah perusahaan BUMN untuk menghadiri acara pemberian CSR di daerah-daerah.

"Jadi kita diundang, dan disuruh serahkan CSR-nya, padahal kita enggak tahu itu CSR-nya untuk siapa. Kita enggak kenal, jadi kita datang untuk menghadiri seremonialnya saja. Sehingga kita mengatakan, 'lho kalau itu di dapil saya tolonglah kita dilibatkan untuk penyerahannya karena biar tepat sasaran'," jelas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Wakil Ketua Komisi VII ini menambahkan, anggota dewan tentu lebih mengerti masalah di wilayahnya masing-masing. Sehingga pemberian bantuan dari perusahaan BUMN bisa tepat sasaran, bukan hanya sekadar datang mengikuti seremonial penyerahan saja.

"Kita tahu konstituennya siapa, kita tahu masyarakat yang membutuhkan siapa. Jadi, kita jangan datang ke sana, ibaratnya, dihadirkan sebagai model dan datang untuk menyerahkan sekadar untuk seremonial saja," tuturnya.

Eddy juga membantah Komisi VII meminta CSR kepada sejumlah dirut pelat merah untuk diberikan kepada anggota dewan.

"Nah, di situlah kita bilang tolong libatkan kita, kalau penyerahan CSR di dapil kita masing-masing. Jadi enggak pernah ada 'eh kita minta CSR ya', enggak. Itu, saya minta diklarifikasi untuk hal itu. Jadi, maksud saya jangan juga terjadi pemutarbalikkan fakta, distorsi informasi, seakan-akan kita itu menuntut CSR. Enggak seperti itu," tegasnya menyudahi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya