Berita

Demonstrasi pro demokrasi Hong Kong pada 1 Juli 2020/Net

Dunia

UU Keamanan Nasional Hong Kong Disahkan, China Larang Perayaan 1 Juli

RABU, 01 JULI 2020 | 09:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Hari peringatan ke-23 penyerahan kembalinya Hong Kong dari Inggris ke China untuk tahun ini sangat berbeda. Itu karena Beijing telah mengesahkan UU keamanan nasional untuk Hong Kong.

Pada Selasa (30/6), Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional telah mengesahkan UU keamanan nasional Hong Kong. Sehari setelahnya, pada Rabu (1/6), pihak berwenang telah melarang demonstrasi tahunan untuk merayakan kembalinya Hong Kong pada China.

Melansir Reuters, larangan tersebut diambil karena Hong Kong masih memberlakukan larangan pertemuan umum yang berisi lebih dari 50 orang. Namun para aktivis tetap berkomitmen untuk melakukan demonstrasi pada sore hari.


"Kami berdemonstrasi setiap tahun, setiap 1 Juli, setiap 1 Oktober dan kami akan terus berdemonstrasi," ujar aktivis pro-demokrasi, Leung Kwok-hung.

Pada 1 Juli tahun lalu, warga melakukan aksi demonstrasi menyerbu gedung parlemen untuk memprotes RUU Ekstradisi. Demonstrasi juga berkembang menjadi seruan demokrasi yang lebih besar selama berbulan-bulan.

Akibatnya, Beijing memperkenalkan UU keamanan nasional yang berfungsi untuk menangani kejahatan nasional seperti separatisme, subversi, terorisme, dan campur tangan asing.

Para kritikus khawatir UU tersebut akan menghancurkan kebebasan demokrasi dan hak asasi manusia di Hong Kong.

Pada 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan kembali Hong Kong kepada China dengan syarat memberikan otonomi khusus bagi kota tersebut. Itu membuat Hong Kong berada dalam kebijakan "satu negara, dua sistem".

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya