Berita

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas/Net

Politik

Soal RUU HIP, Ketua Baleg: Hari Kamis Diputuskan Bersama Pemerintah

SELASA, 30 JUNI 2020 | 21:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) belum dipastikan apakah bakal masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020 atau tidak lantaran masih harus mendengarkan aspirasi dari pemerintah.

Begitu disampaikan Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas, usai menggelar rapat evaluasi prolegnas prioritas 2020 di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (30/6).

“Belum (masuk prolegnas prioritas) kita kan baru mendengar aspirasi ini. Besok kamis, akan kita putuskan bersama dengan pemerintah,” ujar Supratman.


Mengenai usulan supaya RUU HIP ditarik dari prolegnas prioritas, Supratman mengatakan bukan ranah Baleg untuk memutuskan ditarik atau tidaknya RUU HIP tersebut karena sudah menjadi draf RUU.

“Kalaupun mau harus diputuskan fraksi-fraksi di bamus, bukan di kita. Kecuali, sudah diputuskan di sana (Bamus), baru kita bisa mengeluarkan menyangkut soal itu. Kami terap menunggu rapat badan musyawarahnya, pimpinan serta pimpinan-pimpinan fraksi,” jelasnya.

Disinggung soal surat presiden perihal RUU HIP, Supratman mengaku belum mengetahui adanya surpres tersebut di meja parlemen.

Namun, dia menegaskan bahwa Baleg tidak memiliki kewenangan menarik atau tidak RUU berpolemik tersebut.

“Sekarang kan surat kita sudah sampai ke sana. Saya belum tau surpres sudah ada atau belum (di DPR). Intinya, posisi baleg sekarang tidak dalam bisa menarik atau tidak,” katanya.

“Kalau kita (baleg) melakukan itu (menarik RUU HIP), menyalahi aturan. kecuali bamus memustuskan memerintahkan ke Baleg melakukan evaluasi terhadap prolegnas ya kita lakukan,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya