Berita

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas/Net

Politik

Tidak Ada Target, Ketua Baleg: Pembahasan RUU Cipta Kerja Tegantung Fraksi-fraksi

SELASA, 30 JUNI 2020 | 19:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Legislasi DPR RI menyampaikan saat ini Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih dibahas dan membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Begitu disampaikan Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).

“Omnibus kita sudah menyelesaikannya baru di riset dan akan kita lanjutkan. Masih panjang omnibus karena masih tersisa bab 9, 10, 3, 4,” kata Supratman.


Disinggung mengenai kabar RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan diputuskan pada masa sidang kali ini, Supratman mengaku belum dapat memastikan hal tersebut.

“Ya enggak mungkin, enggak mungkin (sidang ini diputuskan),” imbuhnya.

Supratman mengatakan daftar inventaris masalah (DIM) telah disampaikan kepada seluruh fraksi di parlemen secara per kluster untuk dapat fokus berdasarkan apa saja yang mau dibahas terlebih dahulu.

“Secara umum, semua disampaikan kita berharap DIM akan segera masuk secara utuh,” katanya.

Soal jumlah klaster dalam RUU Omnibus Law yang sudah selesai dibahas oleh setiap fraksi di parlemen. Supratman mengatakan baru menyelesaikan beberapa bab saja dan beberapa bab lainnya yang terpaksa harus ditunda pembahasannya.

“Kita baru menyelesaikan konsiderannya, kemudian bab 1 ketentuan umum, bab kedua maksud dan tujuan, bab 5 tentang UMKM dan koperasi, kemudian kemarin bab 7 tentang riset dan inovasi kita pending. Kemudian hari rabu besok kita akan masuk di bab tentang proyek strategis pemerintah dan kawasan ekonomi khusus. Klaster tenaga kerja masih sampe saat ini kita pending,” jelasnya.

Supratman mengatakan, tidak ada target kapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini akan selesai. Meski pemerintah sebelumnya menargetkan 100 hari kerja kepada DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan tersebut.

“DPR enggak ada target, tergantung kesepakatan fraksi-fraksi,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya