Berita

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas/Net

Politik

PKS Minta RUU HIP Ditarik Dari Prolegnas, Ketua Baleg: Bukan Ranah Kami Untuk Memutuskan

SELASA, 30 JUNI 2020 | 15:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Desakan untuk menarik RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari program legislasi nasional (prolegnas) terus dilakukan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Melalui anggota Badan Legislasi DPR RI, Mulyanto, Fraksi PKS mengusulkan kepada pimpinan Baleg untuk menarik RUU HIP dari prolegnas prioritas tahun 2020.

Menanggapi usulan Mulyanto, Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, keputusan ditarik atau tidaknya RUU HIP ada di tangan pemerintah dalam rapat lanjutan.


“Kalau menyangkut soal yang diusulkan Pak Mulyanto, bukan ranah kami sekarang. Jadi, sekarang suka atau tidak suka masalahnya sudah kami kirim ke pemerintah,” kata Supratman dalam rapat evaluasi prolegnas prioritas 2020, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Selasa (30/6).

Supratman menambahkan, usulan penarikan RUU HIP bisa dilakukan pada rapat pimpinan dengan badan musyawarah.

“Yang kedua, yang bisa melakukan itu nanti pimpinan dan peserta rapat badan musyawarah. Silakan disampaikan aspirasinya dan kalau kemudian pengusul menginginkan hal yang sama tidak jadi problem,” jelasnya.

Supratman kembali menegaskan, permintaan atau usulan Mulyanto tidak bisa dikabulkan oleh Baleg lantaran RUU HIP telah dilayangkan kepada pemerintah.

“Jadi saya rasa nanti besok kita juga akan ada raker dengan pemerintah, sekaligus mendengarkan penjelasan dari pemerintah. Pak Menkumham akan hadir secara langsung, hari Kamis,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya