Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dalam webinar DPP PGK #3/RMOL

Politik

LBP: Kita Punya Legacy, Enggak Mungkinlah Negeri Ini Dijual Ke Asing

SENIN, 29 JUNI 2020 | 02:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) asal China yang dipersiapkan untuk bekerja di smelter nikel kawasan Konawe justru dilakukan untuk membuka lapangan kerja baru bagi pekerja Tanah Air.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) merespons polemik TKA asal China tersebut.

Luhut bahkan sudah berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah untuk menyiapkan regulasi bagi para tenaga kerja Indonesia dan TKA pada pembangunan smelter di Timur Indonesia tersebut.


"Kita koordinasi, tidak ada aturan yang kita langgar, kita kan pengin punya legacy juga. Jadi kita enggak mungkinlah menjual republik ini, apalagi ini untuk kebaikan generasi yang akan datang," ujar Luhut  saat menjadi keynote speaker di acara webinar DPP PGK #3, Minggu malam (28/6).

Menko dua periode ini memprediksi pada tahun 2024 nanti, Indonesia akan menciptakan lapangan kerja lebih dari 250 ribu pada pembangunan smelter lithium dan nikel di Konawe Utara, Weda Bay, Morowali, Harita.

"Dan kita akan ekspor karena itu tidak termasuk lithium battery itu kira-kira 30 atau lebih 35 miliar dolar. Itu angka yang sangat fantatis untuk industri yang bagus. Jadi kita punya itu. Tapi nanti kita mau atur juga jangan terlalu banyak smelternya, supaya cadangan kita tetap banyak," katanya.

Ia pun tak habis pikir dengan anggapan beberapa pihak terkait kedatangan TKA yang dinilai akan menghalangi tenaga kerja Indonesia untuk mencari nafkah.

"Tenaga asing apa sih, wong dia datang untuk menciptakan lapangan kerja kok. Dia datang lima ratus orang dia ciptakan lapangan kerja untuk 5 ribu orang. Mungkin kawan-kawan enggak paham ya, saya suka sedih saja lihatnya," tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya