Berita

Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf/Net

Politik

Sikap PKS Diplintir, Bukhori Yusuf: Pasti Ada Yang Tidak Nyaman Dengan Prestasi Partai

MINGGU, 28 JUNI 2020 | 13:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi PKS tegas menolak kehadiran RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Penegasan ini disampaikan langsung anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menanggapi rekaman suaranya yang sempat viral.

Dalam rekaman itu, dipersepsikan seolah Fraksi PKS menyetujui RUU HIP untuk dilanjut ke pembahasan. Padahal nyatanya, tegas Bukhori Yusuf, PKS tegas menolak RUU tersebut.

Menurutnya, tudingan miring yang berbau fitnah itu sebatas reaksi atas kebaikan seseorang atau partai tertentu. Kebaikan itu memicu pemikiran kelompok lain untuk menghancurkan reputasi yang bersangkutan,


“Saya pikir, setiap kebaikan seseorang apalagi misalnya prestasi partai tertentu, itu tidak mustahil ada pihak lain juga merasa tidak nyaman. Itu biasa dalam dunia kehidupan begitu. Apalagi dunia politik, pasti banyak,” ujar Bukhori kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/6).

Bukhori menambahkan, oang yang sengaja memelintir ucapannya dalam rapat badan legislasi itu memiliki tujuan tertentu salah satunya untuk menjatuhkan PKS. Dia justru mempertanyakan pihak tersebut tidak mengunggah secara full rekaman rapat badan legislasi itu.

“Jadi tentu mengeluarkan itu adalah, punya tujuan-tujuan tersendiri, pertanyaannya, kenapa tidak dishare semuanya? Gitu kan. Kenapa? Karena di dalamnya, saya juga mikir saya mau share semua tapi di situ ada pembicaraan-pembicaraan oleh sebagian anggota menurut saya tidak etis,” bebernya.

“Masak sih saya tidak toleran sama anggota, padahal itu maksudnya canda enggak mungkin dong kalau saya share semuanya, karena itu saya berkepentingan dengan diri saya sendiri saja,” demikian Bukhori.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya