Berita

Penyerahan Draf RUU Cipta Kerja dari pemerintah ke DPR RI/RMOL

Politik

Pengamat: RUU Ciptaker Perlu Segera Disahkan Demi Selamatkan Pengangguran

SABTU, 27 JUNI 2020 | 01:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) perlu segera disahkan demi menyelamatkan pengangguran dan korban PHK di masa pandemik Covid-19.

Menurut, pengamat ekonomi Institut Bisnis dan Ekonomi Nitro Makassar, Rosnaini Daga, RUU Cipta Kerja dapat mendorong terbukanya lapangan kerja.

“RUU Cipta Kerja untuk kondisi hari ini di masa pandemik mendesak untuk disahkan. Kenapa? Supaya bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat atau bagi orang-orang yang sudah di-PHK,” kata Rosnaini dalam diskusi virtual bertema ‘Urgensi Penciptaan Lapangan Kerja Pasca Pandemi’, Jumat (26/6).


Rosnaini menjelaskan, pada masa pandemik, terjadi peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan yang signifikan. Menurutnya, pandemik Covid-19 telah membuat perekonomian Indonesia tidak stabil, bahkan terus menurun selama pandemik.

“Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diperkirakan sebesar 7,33% dan kemiskinan 9,88%. Bahkan terburuknya pada perhitungan sangat berat, TPT bisa mencapai 9,02% dan kemiskinan bisa tembus dua digit menjadi 10,98%,” paparnya.

Direktur Pasca Sarjana Institut Bisnis dan Keuangan Nitro Makassar itu mencontohkan, penciptaan lapangan kerja di Sulawesi Selatan sangat penting dilakukan, apalagi selama masa pandemik, pengangguran dan angka kemiskinan semakin meningkat.

“Di Sulsel saat PSBB, banyak masyarakat yang tidak mau tinggal di rumah. Bahkan ada masyarakat yang mengatakan lebih baik mati karena corona daripada mati kelaparan di rumah. Karena kondisinya seperti itu. Karena memang penciptaan lapangan kerja itu sangat penting,” tambahnya.

Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan ini bahkan berimplikasi pada peningkatan angka kriminalitas. Oleh karenanya, menciptakan lapangan kerja menjadi penting dan mendesak agar angka kriminalitas tidak ikut meningkat.

“Kenapa? Karena kalau kita tidak menciptakan lapangan kerja, orang pasti bisa berurusan dengan kriminalisasi. Orang kalau mau makan apapun akan dia lakukan bahkan untuk hal yang tidak masuk akal, dia akan lakukan yang penting dia bisa makan," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya