PP Muhammadiyah: Semoga Partai Demokrat Istiqomah Dorong Pembahasan RUU HIP Dihentikan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah sepakat dengan sikap Partai Demokrat yang tegas menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dengan sejumlah pertimbangan baik dari perspektif hukum maupun urgensi pembahasan RUU yang kini menjadi polemik di masyarakat itu.

Demikian disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti saat mengisi diskusi daring yang diselenggarakan DPP Partai Demokrat bertajuk "Agama dan Pancasila, Merawat KeIndonesiaan: Bedah Tuntas RUU HIP", pada Jumat (26/6).

"Muhammadiyah sekali lagi sejalan dengan Partai Demokrat berpendapat bahwa RUU HIP ini tidak urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasannya," kata Abdul Muti.

Menurutnya, PP Muhammadiyah juga selaras dengan pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyarankan pemerintah dan DPR sebaiknya fokus pada upaya penanganan pandemik Covid-19 ketimbang membahas RUU HIP.

Sebab, hal itu justru hanya akan membuang-buang energi dan mengorek-ngorek kesepakatan para pendiri bangsa terdahulu tentang Pancasila.

"Dalam situasi seperti sekarang ini, setuju sekali dengan Mas AHY seharusnya kita fokuskan, kita konsentrasikan, untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan pandemik Covid-19 ini," jelasnya.  

"DPR lebih fokus pada fungsi pengawasan, terutama penanganan Covid-19 dengan dana yang begitu besar dan triliunan rupiah berpotensi untuk disalahgunakan," imbuhnya menegaskan.

Atas dasar itu, lanjutnya, pikahnya berharap kepada partai Demokrat untuk konsisten mengawal agar RUU HIP ini dihentikan DPR, juga tetap fokus penanganan pandemik Covid-19 di tanah air.  

"Jadi kami mohon Demokrat untuk istiqomah mendorong agar pembahasan RUU HIP ini dihentikan. Energi kita seharusnya kita fokuskan untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan pandemik Covid-19 ini," pungkasnya.