Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/RMOL
Di tengah ancaman krisis dan musibah pandemik Covid-19, sudah selayaknya pemerintah merangkul semua elemen bangsa untuk bersama-sama melalui dampak dari wabah yang merenggut nyawa ribuan manusia di tanah air.
Pemerintah, bukan justru berkutat pada perdebatan-perdebatan ideologis yang sejatinya sudah selesai sejak beberapa puluh tahun silam.
Begitu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah saat mengisi diskusi daring bertajuk 'Siapa Layak Direshuffle" pada Kamis (25/6).
"Sudah masuk periode kedua, kita lagi menghadapi bencana besar kaya begini, masih berantem ideologi lagi," sesal Fahri Hamzah.
"Jadi saya harap presiden galanglah persatuan, ajaklah semua anak bangsa untuk memikirkan masa depan, yang remeh-temeh ini harus sudah dianggap selesai. Soal Pancasila dan sebagainya itu sudah harusnya selesai," sambungnya.
Terlebih, lanjut Fahri, penjelasan terkait sejumlah RUU kontroversial seperti RUU Omnibus Law, Perppu Corona hingga RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) itu tidak ada jurubicara dari pemerintah yang mampu menjelaskan kepada masyarakat maksud dari semua RUU kontroversial tersebut.
"Yang mau diajak berantem itu enggak ada perdebatannya, kita juga enggak tahu apa sih sebenarnya, karena semua UU yang kontroversial dan kebijakan yang kontroversial itu kita enggak tahu siapa jubirnya," katanya.
Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua DPR RI ini menilai perlu adanya jubir pemerintah yang mampu mengejawantahkan semua kebijakan yang kini menjadi kontroversi di masa pandemik Covid-19.
Karena itu, ia berharap agar tidak ada lagi dalil jika kebijakan kontroversial saling lepas tangan.
"Lama-lama sembunyi, diem-diem ngomong dibelakang bilang oh kami enggak ikut-ikut, oh kami kecolongan," ucapnya.
"Inilah watak yang jelek dari sebagian bangsa kita ya, hipokrasi kemunafikan, tidak berani menghadapi kenyataan dan tidak berani mengatakan sesuatu apa adanya, tidak berani membela fikiran-fikirannya," demikian Fahri Hamzah.
